Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Pengamat Soal Gagasan Surya Paloh tentang Capres Pemersatu Bangsa

image-gnews
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memberikan sambutan dalam Rakernas Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022. Mahathir Mohamad memberikan kuliah umum dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem dengan forum yang bertema 'Politik Membangun Peradaban Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan'. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat memberikan sambutan dalam Rakernas Partai NasDem di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022. Mahathir Mohamad memberikan kuliah umum dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem dengan forum yang bertema 'Politik Membangun Peradaban Hubungan ASEAN dan Tantangan ke Depan'. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro mengatakan gagasan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal Capres-Cawapres Pemersatu Bangsa kurang produktif.

"Wacana dan perdebatan ini tampak kurang produktif bergulir karena menjadi sarana bagi elit untuk kembali menjatuhkan satu-sama lain dalam nalar keakuan ketimbang kekitaan, demi mengusung jagoannya masing-masing," ujar Agung Baskoro pada keterangan tertulisnya, Senin, 27 Juni 2022.

Menurutnya, publik kini sudah menantikan tawaran visi, misi, program, inovasi kebijakan, yang nantinya akan diberikan oleh Capres-Cawapres dalam menanggapi situasi darurat yang tengah terjadi di negeri ini, seperti soal pandemi, sampai perang antara Ukraina-Rusia yang kini mulai memberikan ekses di Indonesia. Ini berarti sangat diperlukannya cara pandang baru.

"Mesti ada cara pandang (mindset) baru dari semua kalangan bahwa platform pilpres bukan hanya untuk kebutuhan debat kandidat menimbang situasi dunia saat ini membutuhkan respon cermat yang bisa dimulai secara intensif saat-partai-partai politik atau koalisinya untuk menyiapkan platform pilpres secara komprehensip agar bisa dibumikan, dibahas, diuji, dan disimulasikan bersama rakyat Indonesia para tataran pelaksanaannya," katanya.

Platform Pilpres 2024 membuat semua pihak akhirnya diajak untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalah kompleks kebangsaan dari awal sampai akhirnya siap, atau saat nanti muncul kembali. Seperti halnya soal kemiskinan, pengangguran, melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, ancaman pemanasan global, perihal pandemi corona, serta hal lain yang menjadi persoalan masyarakat dalam kesehariannya. Oleh karena itu Platform Pilpres ini menjadi jantungnya perubahan.

"Jika saat pemilu esok perdebatan yang muncul hanya sebatas figur capres-cawapres tanpa desain platform yang jelas serta kesinambungannya dari pemerintahan ke pemerintahan, maka sejujurnya kita sedang merencanakan kerusakan terstruktur, sistematis, dan masif bagi bangsa ini," ujar Agung Baskoro.

Sekarang, tambahnya, daripada hanya mencari figur, platform pilpres harus mulai diberikan tempat yang sama. Pada tahap ini partai-partai ataupun yang sudah membentuk koalisi dituntut untuk menyiapkan Platform Pilpres sebagai bahan bagi capres dan cawapres yang nantinya akan diusung.

"Jangan sampai platform pilpres hanya menjadi komoditas elit yang selama ini eksklusif tanpa publik tahu apa yang menjadi materi utamanya," tambahnya.

Selain itu, menurut dia, kegagalan demokrasi bisa saja terjadi saat semuanya hanya mengutamakan prosedurnya dan melupakan hal substansial yang bertujuan merubah nasib warganya.

"Jangan sampai ajang 5 tahunan Pemilu hanya dijadikan ajang untuk kembali menemukan superman ketimbang superteam. Karena permasalahan bangsa ini terlalu kompleks bila hanya dibebankan kepada dwitunggal presiden-wakil presiden tanpa keterlibatan partai-partai politik untuk mendesainnya sedari awal agar tercipta ekosistem positif yang mendukung kinerja presiden beserta pembantunya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konteks ini, menurutnya, ada tiga pihak yang harusnya bisa terlibat. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa melibatkan pihak kampus dalam melakukan pembentukan tim adhoc agar bedah platform nantinya bisa diterima pada masa pendaftaran Capres-Cawapres 7-23 September 2023.

"Artinya sebelum fase debat-kandidat berlangsung, bedah platform bisa diseminasikan ke kampus-kampus atau diulas oleh kelompok masyarakat sipil kredibel dan disosialisasikan ke publik secara luas," katanya.

Kedua, inisiatif dari partai atau koalisi di luar arahan formal KPU yang bertujuan agar figur pemersatu bangsa dapat ditempatkan sama penting dengan koalisi pemersatu atas nama platform pilpres. Sebab, kesuksesan platform pilpres menjadi tanggungjawan bersama sampai berhasil menyelesaikan permasalahn yang sedang dihadapi bangsa.

"Jangan sampai di balik seperti sekarang hanya menjadi domain partai atau koalisi untuk menentukan nama capres-cawapres tanpa membekali mereka dengan platform, termasuk kelak ketika sudah ada nama capres-cawapres," ujarnya.

Ketiga, partai-partai yang sedang mengusahakan untuk menutup celah berpolarisasi.

"Publik dan elit mau tak mau mesti membawa argumen, rasionaliasi, serta rekam-jejak koalisi/capres-cawapres saat platformnya diuji dan diadu, untuk memastikan koalisi atau capres yang tampil memang pantas untuk dipilih," ujarnya.

RAHMA DWI SAFITRI

Baca: Pengamat: Jika Nasdem, PKS, dan Demokrat Berkoalisi Usung Capres Bisa Jadi Kuda Hitam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

16 jam lalu

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismissal terhadap 52 gugatan dalam perkara PHPU Pileg 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Jalankan Putusan MK, KPU Kalbar Siapkan PSU di Kabupaten Sintang

Persiapan KPU Kalbar mencakup penyusunan surat tindak lanjut yang akan dibuat KPU RI perihal pelaksanaan PSU.


KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

17 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

23 jam lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Sengketa Pileg 2024: Tindaklanjuti Putusan MK, KPU Gelar PSU Tanpa Kampanye

KPU daerah diminta memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah, pimpinan instansi dan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.


Nasdem Usung Ilham Habibie, Pakar Ilmu Politik Sebut Pilgub Jabar Semakin Dinamis

1 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) bersama putra presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (6/6/2024). ANTARA/Instagram/@official_nasdem/Rio Feisal
Nasdem Usung Ilham Habibie, Pakar Ilmu Politik Sebut Pilgub Jabar Semakin Dinamis

Pakar mengatakan Ilham Habibie memang belum masuk radar bursa kandidat Pilgub Jabar, tapi bukan berarti tak punya peluang.


Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

1 hari lalu

Calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) dengan perolehan suara terbanyak yakni 465.958 Cerint Iralloza Tasya saat diwawancarai di Padang. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Respons Calon Anggota DPD Sumbar soal MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang

MK memerintahkan KPU agar melakukan PSU anggota DPD di Sumatra Barat. Putusan MK ini menuai respons dari calon anggota DPD di Ranah Minang.


BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

1 hari lalu

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Terkait Perjalanan Dinas Senilai Rp39 Miliar

KPU menyatakan telah mengembalikan biaya perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp10,5 miliar seperti temuan BPK.


Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono. Budi Purwanto
Simon Aloysius Mantiri dan Eks Kapolda Jateng Condro Kirono Komisaris di Pertamina, Keduanya Alumnus TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri dan mantan Kapolda Jateng Condro Kirono ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina. Mereka TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.


Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

2 hari lalu

Anggota Hakim Konstitusi Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK. TEMPO/Subekti.
Hadiri Sidang Etik MK, Anwar Usman Jelaskan Hubungannya dengan Kuasa Hukum KPU

Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran etik dna konflik kepentingan


Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Simon Aloysius Mantiri. Instagram
Simon Aloysius Mantiri Gantikan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Dia Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran

Simon Aloysius Mantiri berperan penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Ia gantikan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.


Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Respons KPU soal MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Pileg 2024

KPU menanggapi putusan MK yang mengabulkan 44 gugatan dari 297 perkara PHPU Pileg 2024. KPU mengatakan bakal melakukan ini.