TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi Agung Baskoro mengatakan gagasan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh soal Capres-Cawapres Pemersatu Bangsa kurang produktif.
"Wacana dan perdebatan ini tampak kurang produktif bergulir karena menjadi sarana bagi elit untuk kembali menjatuhkan satu-sama lain dalam nalar keakuan ketimbang kekitaan, demi mengusung jagoannya masing-masing," ujar Agung Baskoro pada keterangan tertulisnya, Senin, 27 Juni 2022.
Menurutnya, publik kini sudah menantikan tawaran visi, misi, program, inovasi kebijakan, yang nantinya akan diberikan oleh Capres-Cawapres dalam menanggapi situasi darurat yang tengah terjadi di negeri ini, seperti soal pandemi, sampai perang antara Ukraina-Rusia yang kini mulai memberikan ekses di Indonesia. Ini berarti sangat diperlukannya cara pandang baru.
"Mesti ada cara pandang (mindset) baru dari semua kalangan bahwa platform pilpres bukan hanya untuk kebutuhan debat kandidat menimbang situasi dunia saat ini membutuhkan respon cermat yang bisa dimulai secara intensif saat-partai-partai politik atau koalisinya untuk menyiapkan platform pilpres secara komprehensip agar bisa dibumikan, dibahas, diuji, dan disimulasikan bersama rakyat Indonesia para tataran pelaksanaannya," katanya.
Platform Pilpres 2024 membuat semua pihak akhirnya diajak untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalah kompleks kebangsaan dari awal sampai akhirnya siap, atau saat nanti muncul kembali. Seperti halnya soal kemiskinan, pengangguran, melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, ancaman pemanasan global, perihal pandemi corona, serta hal lain yang menjadi persoalan masyarakat dalam kesehariannya. Oleh karena itu Platform Pilpres ini menjadi jantungnya perubahan.
"Jika saat pemilu esok perdebatan yang muncul hanya sebatas figur capres-cawapres tanpa desain platform yang jelas serta kesinambungannya dari pemerintahan ke pemerintahan, maka sejujurnya kita sedang merencanakan kerusakan terstruktur, sistematis, dan masif bagi bangsa ini," ujar Agung Baskoro.
Sekarang, tambahnya, daripada hanya mencari figur, platform pilpres harus mulai diberikan tempat yang sama. Pada tahap ini partai-partai ataupun yang sudah membentuk koalisi dituntut untuk menyiapkan Platform Pilpres sebagai bahan bagi capres dan cawapres yang nantinya akan diusung.
"Jangan sampai platform pilpres hanya menjadi komoditas elit yang selama ini eksklusif tanpa publik tahu apa yang menjadi materi utamanya," tambahnya.
Selain itu, menurut dia, kegagalan demokrasi bisa saja terjadi saat semuanya hanya mengutamakan prosedurnya dan melupakan hal substansial yang bertujuan merubah nasib warganya.
"Jangan sampai ajang 5 tahunan Pemilu hanya dijadikan ajang untuk kembali menemukan superman ketimbang superteam. Karena permasalahan bangsa ini terlalu kompleks bila hanya dibebankan kepada dwitunggal presiden-wakil presiden tanpa keterlibatan partai-partai politik untuk mendesainnya sedari awal agar tercipta ekosistem positif yang mendukung kinerja presiden beserta pembantunya," ujarnya.
Dalam konteks ini, menurutnya, ada tiga pihak yang harusnya bisa terlibat. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bisa melibatkan pihak kampus dalam melakukan pembentukan tim adhoc agar bedah platform nantinya bisa diterima pada masa pendaftaran Capres-Cawapres 7-23 September 2023.
"Artinya sebelum fase debat-kandidat berlangsung, bedah platform bisa diseminasikan ke kampus-kampus atau diulas oleh kelompok masyarakat sipil kredibel dan disosialisasikan ke publik secara luas," katanya.
Kedua, inisiatif dari partai atau koalisi di luar arahan formal KPU yang bertujuan agar figur pemersatu bangsa dapat ditempatkan sama penting dengan koalisi pemersatu atas nama platform pilpres. Sebab, kesuksesan platform pilpres menjadi tanggungjawan bersama sampai berhasil menyelesaikan permasalahn yang sedang dihadapi bangsa.
"Jangan sampai di balik seperti sekarang hanya menjadi domain partai atau koalisi untuk menentukan nama capres-cawapres tanpa membekali mereka dengan platform, termasuk kelak ketika sudah ada nama capres-cawapres," ujarnya.
Ketiga, partai-partai yang sedang mengusahakan untuk menutup celah berpolarisasi.
"Publik dan elit mau tak mau mesti membawa argumen, rasionaliasi, serta rekam-jejak koalisi/capres-cawapres saat platformnya diuji dan diadu, untuk memastikan koalisi atau capres yang tampil memang pantas untuk dipilih," ujarnya.
RAHMA DWI SAFITRI
Baca: Pengamat: Jika Nasdem, PKS, dan Demokrat Berkoalisi Usung Capres Bisa Jadi Kuda Hitam
