Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ditanya Soal Koalisi, Sekjen Nasdem: Politik Ini Dikelola Secara Maraton Bukan Sprint

image-gnews
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G.Plate saat menemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta, 22 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G.Plate saat menemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta, 22 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan pengelolaan politik yang dilakukan Partai NasDem saat ini adalah politik maraton, bukan sprint. Sehingga, kata dia, NasDem diakuinya tidak akan terburu-buru dalam membentuk koalisi dan menghormati koalisi yang sudah terbentuk.

Meski begitu, ia mengaku komunikasi kepada semua parpol tetap berjalan dengan baik.

"Pertama ditanya, Nasdem takut ngga dengan dibangunnya koalisi semut merah? kan begitu, lalu ditanya nanti gimana kalo Cak Imin datang ketemu Bang Surya? Pertanyaan sudah tidak konsekuen lagi, ya kan? katanya sudah ada kok datang? karena dia masih cair. Demikian pula KIB, ada Golkar, PAN, PPP kita juga menghormati itu, tapi komunikasi kan tetap jalan secara cair. Jadi politik ini dikelola secara maraton bukan secara sprint," ujar Johhny saat ditemui wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022.

Partai NasDem sampai saat ini belum menyatakan berkoalisi dengan partai manapun. Pertemuan-pertemuan dengan parpol pun dianggapnya sebagai rangka perkembangan kondisi politik terkini.

"Karena NasDem masih fokus untuk menyukseskan Indonesia Maju kami di dalam koalisi pemerintah saat ini. Tugas kami saat ini bersama Pak Jokowi, sampai selesai masa pemerintahan Pak Jokowi," ucap Sekjen NasDem. 

Di samping itu, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh, diakui Jhonny, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024. Hal inilah yang menjadi alasan Surya Paloh sering didatangi oleh partai politik lain untuk menjalin relasi.

"Alhamdulillah Puji Tuhan. Surya Paloh sebagai tokoh senior yang memiliki banyak pengalaman dan relasi persahabatan yang luas dengan berbagai tokoh politik dan ketua umum, sekjen partai politik, dewan pembina, dan majelis syuro itu relasinya dekat. Relasi itu penting," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Posisi non konflik ini yang barangkali menjadi perekat sehingga diskusi menjadi lebih fair dan terbuka dan bisa disampaikan lebih terus terang.
Apalagi platform yang dibangun Nasdem yang menjadi pegangan pak Surya kepada infrastruktur Nasdem itu konsisten tak pernah berubah," tambahnya.

Selain itu, track record yang dimiliki partai NasDem terbilang baik, seperti pada Pemilu tahun 2019 saat berkoalisi dengan PDIP, berhasil memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden kala itu.

"Pengalaman pengalaman ini bisa menjadi masukan dalam diskusi dalam rangka untuk menghasilkan kepala pemerintahan atau presiden Indonesia pada periode berikutnya dengan tantangan yang luar biasa," ujarnya.

Tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 akan berbeda karena situasi pandemi yang berdampak pada perubahan situasi di banyak negara. "Jangan sampai dampak global tersebut mengganggu kita. Ini pekerjaan paling utama kita saat ini. Itu juga yang menjadi pertimbangan dalam diskusi-diskusi dalam membentuk kerjasama dan kolaborasi politik nasional kita," katanya.

RAHMA DWI SAFITRI

Baca: Ganjar Pranowo Mengaku Belum Terima Surat Rekomendasi Capres NasDem

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

58 menit lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

1 jam lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.


Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

1 jam lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

2 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Politikus PAN itu mengaku tidak khawatir jatah kursi untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran akan berkurang.


Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

3 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

4 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

4 jam lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.