TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menjabarkan beberapa kriteria layak bakal calon presiden (capres) 2024 dari partainya. Dia menyampaikan kriteria tersebut berasal dari berbagai respons, aspirasi, serta usulan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.
“PKS mengusulkan dengan kriteria calon yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis dan religius, mendapatkan dukungan rakyat yang tinggi,” ujarnya dalam ketarangan tertulis, Selasa, 22 Juni 2022.
Selain itu, kata Syaikhu, capres yang bakal diusung partainya mesti berpengalaman dan mampu memimpin dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Komitmen menyatukan seluruh anak bangsa dan melayani rakyat juga menjadi penilaian PKS.
Dia mengatakan usulan nama-nama yang masuk bakal diberikan ke Majelis Syura untuk disaring kembali untuk mengerucutkan satu nama. Nama-nama tersebut berasal dari internal PKS ataupun eksternal partai. “Terkait dengan nama ini memang sudah menjadi ranahnya Majelis Syura,” kata Syaikhu.
Nama-nama yang dimaksud, Syaikhu menganggap publik sudah bisa memperkirakan. Namun pada hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) kemarin, PKS belum mengumumkan nama bakal capres 2024 yang diusung.
Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Al Muzammil Yusuf menuturkan saat ini nama-nama bakal capres 2024 menunggu keputusan dari Majelis Syura. “Tetapi tokoh-tokoh itu saya kira sudah terekam di publik, namun siang hari ini nama-nama itu sementara belum diungkapkan ke publik,” ujarnya.
Hasil dari Rapimnas kemarin, PKS juga menyatakan masih berkomunikasi politik secara intensif dengan berbagai partai untuk membentuk poros baru. Penundaan pengumuman nama capres 2024 juga karena hendak memenuhi terlebih dulu presidential threshold 20 persen agar bisa mengusung capres dan cawapres.
Kemudian PKS juga masih memperhatikan situasi perkembangan ekonomi global yang dianggap semakin memburuk akibat inflasi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia, maka PKS mengupayakan kader-kadernya di DPR RI untuk tetap memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat, serta mengawasi kebijakan pemerintah.
JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: 6 Poin Pembahasan Rapimnas PKS Demi Hadapi Pemilu dan Pilpres 2024
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
