Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sinyal Reshuffle Menguat, Kata PDIP Soal Isu Olly Dondokambey Masuk Kabinet

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan Dasa Prasetya PDI Perjuangan kepada Bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kanan) saat acara pengumuman nama-nama calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung dalam Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan 50 pasangan calon untuk diusung dalam Pilkada tahun 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan Dasa Prasetya PDI Perjuangan kepada Bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kanan) saat acara pengumuman nama-nama calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung dalam Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. PDI Perjuangan secara resmi mengumumkan 50 pasangan calon untuk diusung dalam Pilkada tahun 2020. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sinyal reshuffle kabinet semakin menguat dengan dipanggilnya sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Nama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu tokoh yang diisukan akan masuk kabinet.

Olly belum terpantau datang ke istana hingga kemarin. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengaku belum tahu apakah Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey sudah dipanggil ke istana dan bakal merapat ke kabinet. "Enggak tahu, enggak ngabarin," kata Bambang di kantor KPU, Selasa, 14 Juni 2022.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga ogah memberi informasi apakah Olly dipanggil ke istana. Ia hanya menyebut, Olly memang sering berkomunikasi dengan presiden sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

"Pak Olly sebagai gubernur provinsi yang berada di paling utara Indonesia memang sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat termasuk Presiden RI. Hal tersebut terkait dengan tugas-tugas beliau sebagai gubernur," ujar kepada Tempo, kemarin. Hasto enggan menjawab pertanyaan lain terkait reshuffle.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hakulyakin posisi menteri-menteri PDIP di kabinet tidak akan digeser.

Puan mengaku belum mendapatkan kabar soal adanya pertambahan ataupun pengurangan menteri PDIP dari kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menilai hal itu menunjukkan posisi menteri PDIP di kabinet akan aman. "Enggak ada kabar, ya, berarti aman," ucap Puan di kantor KPU, kemarin.

Sejumlah pihak menengarai Presiden Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu Pahing ini. Namun sampai saat ini, Istana belum mengonfirmasi kabar reshuffle akan dilakukan, meski sejumlah menteri sudah dipanggil kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja, ya, terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

DEWI NURITA

Baca juga:

PDIP Jelaskan 3 Pertimbangan Megawati Putuskan Capres

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Jokowi Soal Kaesang Didorong Maju Pilgub Jakarta, Adakah Bedanya Ketika Gibran Maju Pilpres 2024?

5 menit lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Respons Jokowi Soal Kaesang Didorong Maju Pilgub Jakarta, Adakah Bedanya Ketika Gibran Maju Pilpres 2024?

Tanggapan Jokowi soal Kaesang didorng maju di Pilgub Jakarta. Adakah bedanya dengan responsnya ketika Gibran maju Pilpres 2024 lalu?


PDIP Enggan Biarkan Khofifah Jadi Calon Tunggal, Buka Peluang Koalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2024

17 menit lalu

Chico Hakim. Instagram
PDIP Enggan Biarkan Khofifah Jadi Calon Tunggal, Buka Peluang Koalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2024

PDIP menyatakan bahwa masih mempertimbangkan sikap atas pencalonan Khofifah di Pilgub Jatim. Enggan biarkan calon tunggal melawan calon kosong.


Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

38 menit lalu

Peternak memperlihatkan sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Aceh di Aceh Besar, Aceh, Selasa, 11 Juni 2024. Presiden Jokowi memberikan bantuan seekor sapi kurban jenis simental dengan berbobot 980 kilogram kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. ANTARA/Irwansyah Putra
Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

Mengenai lokasi kurban Idul Adha di IKN, Heru mengatakan usulannya sedang dibahas di Istana.


Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

53 menit lalu

KPK: Mudah-mudahan dalam Seminggu Harun Masiku Ketangkap
Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

Alexander Marwata mengatakan, Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Ucapan Alexander itu dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Mantan Penyidik KPK: Tidak Mungkin Harun Masiku Bisa Ditangkap Jika Gaduh

1 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Menurut WP, pengembalian Komisaris Rossa itu tak sesuai prosedur dan berpotensi melanggar etik. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Penyidik KPK: Tidak Mungkin Harun Masiku Bisa Ditangkap Jika Gaduh

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap sebut tak mungkin menangkap Harun Masiku jika terus gaduh. Ini maksudnya.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

1 jam lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

2 jam lalu

Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

Walhi menyoroti empat pasal selain obral izin tambang ormas keagamaan, yang juga dianggap bermasalah.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

4 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

Ucapan Alexander Marwata soal Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

4 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.