Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS dan PKB Merapat Bahas Koalisi, Pengamat Politik Anggap Strategi Inklusif

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, 28 April 2021. Tempo/Friski Riana
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu melakukan pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, 28 April 2021. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai merapat membahas kemungkinan koalisi. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, langkah PKS dinilai semakin membuka diri dan tidak mengkhususkan dengan ideologi Islam saja.

Menurutnya, PKS memang perlu membuka diri terhadap keberagaman pandangan politik, termasuk dengan PKB. “Strategi inklusifitas yang sedang dibangun, agar bisa masuk ke mana-mana dan agar bisa diterima oleh banyak partai politik lain,” tuturnya saat dihubungi, 9 Juni 2022.

Ujang mengatakan, pembahasan koalisi antara kedua partai tersebut masih mencari kepentingan yang sama. Maka dari itu, dua partai tersebut masih saling menjajaki dan memahami, apalagi jika ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden 2024 nanti.

“Namun PKB dan PKS jika ingin berkoalisi perlu dukungan partai lain, agar bisa sampai 20 persen presidential threshold,” katanya.

Bagi Ujang, keterbukaan koalisi PKS dengan siapa saja agar tidak dituduh hanya dekat dengan kelompok Islam kanan. Maka strategi membuka kemungkinan dari golongan manapun dilakukan. Itu juga terwujud dari acara Milad ke-20 PKS yang menampilkan pertunjukan keragaman budaya Indonesia.

“Strategi untuk bisa diterima banyak kalangan dan bisa saja untuk menaikkan daya tawar di mata publik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan partainya dengan PKB memiliki banyak kesamaan. Maka dari itu sangat dimungkinkan kedua partai bisa berkoalisi dalam Pemilu 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Misalnya kita sama-sama partai nasionalis bercorak Islam. Posisi politik dan cara politiknya sudah sebelas dua belas kalau kita sebutkan,” kata Aboe dalam siaran di kanal YouTube Padasuka TV, Senin, 6 Juni 2022.

Baginya, koalisi antara PKS dan PKB merupakan representasi keumatan. Dia mengklaim itu bisa menjadi poros yang sangat kuat dan magnet kuat.

“PKS dan PKB ini memang satu kolam yang pas. Magnetnya luar biasa. PKS dikenal memiliki kader ulet dan militan, demikian juga PKB yang memiliki jaringan para kiai dan para santri,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga tidak menutup kemungkinan partainya dengan PKS bisa berjalan bersama dalam Pemilu 2024. Dia percaya diri bahwa secara historis PKB juga ikut mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menang dalam Pilpres 2004.

“Artinya, koalisi PKB dengan PKS ini bukan hal baru, bahkan pernah mendudukkan orang sebagai presiden,” tuturnya pada kesempatan yang sama.

FAIZ ZAKI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

24 menit lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

20 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.