Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

23 Tahun Lalu Pemilu Pertama Era Reformasi Digelar, ini 5 Besar Partai Peserta

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 23 tahun silam, 7 Juni 1999, Pemerintah menggelar Pemilihan Umum atau Pemilu. Pemilu ini merupakan kali pertama digelar di era Reformasi setelah selama tiga dekade di bawah pemerintahan Orde Baru atau Orba.

Seharusnya Pemilu diadakan pada 2002. Namun, Presiden BJ Habibie, memutuskan mempercepat Pemilu tersebut. Publik mendesak agar diadakan reformasi serta mengganti anggota parlemen yang dianggap berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya. Hal ini lantaran Pemilu sebelumnya, pada 1997, yang dimenangkan Partai Golkar dianggap tidak memiliki legitimasi setelah lengsernya Soeharto. Oleh karenanya, untuk melegitimasi pemerintahan, BJ Habibie lantas memerintahkan agar diadakan Pemilu. Supaya dapat mengubah situasi krisis yang dialami Indonesia kala itu.

Pada 25 Mei 1998, BJ Habibie melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR untuk melakukan konsultasi sekaligus membahas pengadaan Pemilu. Dalam pertemuan itulah disepakati pelaksanaan Pemilu dipercepat. Kemudian dalam Sidang Istimewa MPR 10 sampai 13 November 1998, Pemilu diputuskan akan dilaksanakan pada 7 Juni 1999.

Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, setahun setelah lengsernya Soeharto, pada Mei 1998, BJ Habibie menerima kedatangan sejumlah ulama di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, B.J. Habibie mengatakan secara lisan bahwa diperlukan pembentukan partai baru. Pasalnya, sejak 1977 hanya tiga partai politik yang diperkenankan mengikuti Pemilu. Yaitu, Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemerintah kemudian melonggarkan aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Bagai cendawan di musim penghujan, banyak partai baru kemudian bermunculan. Sebanyak 171 partai dibentuk dengan latar belakang berbagai asas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 partai mendaftar, dan 48 partai lolos untuk berpartisipasi dalam Pemilu 7 Juni 1999.

Untuk menghindari campur tangan pemerintah serta menjaga objektivitas Pemilu 1999, maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal ini lantaran sebelumnya Pemilu digelar oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU sendiri merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri) yang notabenenya adalah bagian dari pemerintah. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Sementara anggotanya merupakan perwakilan dari Partai Politik yang lolos sebanyak 48 orang, serta ditambah empat wakil dari pemerintah.

Urutan 5 Besar Partai Pemenang Pemilu 1999

Pemilu 7 Juni 1999 digelar menggunakan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Ini merupakan sistem perebutan kursi sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh partai. Total terdapat 462 kursi yang diperebutkan oleh 48 partai partisipan Pemilu. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDI Perjuangan atau PDIP dengan total perolehan suara mencapai 33.74 persen. PDIP mendapatkan suara sebanyak 35.689.073, dengan raihan 154 kursi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Golkar yang merupakan partai pemenang di Pemilu 1997 menduduki posisi kedua. Golkar mendapatkan persentase suara sebanyak 22.44 persen. Total pemilih Golkar di Pemilu 1999 mencapai 23.741.749 dengan perolehan kursi sebanyak 120.

Posisi ketiga diraih oleh PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.982 suara. Ini lantaran jumlah kursi yang didapat PKB lebih banyak PPP, yaitu sebanyak 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956, dengan perolehan 35 kursi.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: DPD Sebut Indonesia Pernah Sukses Gelar Pemilu 1999 Saat Ekonomi Terpuruk

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

2 jam lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ramai Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Begini Tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, hingga JK

Viral di media sosial gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan, Ganjar, JK, dan Cak Imin?


Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

2 jam lalu

Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan pada acara seremonial dan penyerahan trofi World Habitat Award 2024 kolaborasi multipihak untuk perubahan kebijakan perumahan Jakarta di Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, pada Ahad, 25 Agustus 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta, Mirip Golput Era Orde Baru?

Ramai di media sosial gerakan "anak abah tusuk 3 paslon" di Pilkada Jakarta.Anak Abah sebutan bagi pendukung Anies Baswedan. Mirip golput?


Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

4 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Murka Para Petinggi PDIP Ketika SK Kepengurusan Partainya Digugat ke PTUN

Para petinggi PDIP buka suara terkait SK Perpanjangan Kepengurusan partainya digugat ke PTUN oleh sejumlah orang.


SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat ke PTUN, Ini 4 Poin Gugatannya

PDIP mencurigai adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat SK Perpanjangan Kepengurusan partai ke PTUN.


3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

6 jam lalu

Anggota baru BPK, searah jarum jam: Daniel Lumban Tobing, Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, Budi Prijono (FOTO: X.com/@BPKRI, . BPK RI, TEMPO/M Taufan Rengganis, Oji/Novel,  Kemhan.go.id)
3 dari 5 Anggota Baru BPK yang Disahkan DPR dari Parpol, Ini Profil Mereka

DPR menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi XI terhadap lima anggota terpilih BPK periode 2024-2029.


PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

6 jam lalu

 Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. (ANTARA News Papua / Hendrina Dian Kandipi)
PDIP Bakal Telusuri Latar Belakang Penggugat SK Kepengurusan

PDIP mencurigasi adanya kepentingan politik yang berupaya menyerang PDIP dengan cara menggugat Surat Keputusan Perpanjangan Kepengurusan partai


Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

7 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Pastikan Agenda Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Terlaksana

Gerindra mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum pelantikan presisen.


PDIP Singgung Pencalonan Gibran Saat Tanggapi Gugatan Perpanjangan SK Kepengurusan

7 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
PDIP Singgung Pencalonan Gibran Saat Tanggapi Gugatan Perpanjangan SK Kepengurusan

Para penggugat menilai keputusan PDIP di dalam SK Perpanjangan Kepengurusan tersebut bertentangan dengan AD/ART.


Kata PDIP Soal SK Perpanjangan Kepengurusan Digugat ke PTUN

8 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat (tengah), diapit Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pilkada, Adian Napitupulu (kiri), dan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Ronny Talapessy di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, 26 Agustus 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata PDIP Soal SK Perpanjangan Kepengurusan Digugat ke PTUN

Apa kata PDIP?


Risma Menjelang Pilkada Jatim 2024: Peluang Persaingan hingga Selepas Jabatan Menteri Sosial

12 jam lalu

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (baju putih) saat tiba di Kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis malam 29 Agustus 2024. ANTARA/Faizal Falakki
Risma Menjelang Pilkada Jatim 2024: Peluang Persaingan hingga Selepas Jabatan Menteri Sosial

PDIP telah menyusun tim pemenangan untuk pasangan Risma-Gus Hans