TEMPO.CO, Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan memanggil panitia lelang untuk mengklarifikasi proses penentuan pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Proyek ini ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR.
"Setelah reses, kami akan tanyakan," ujar anggota BURT DPR, Novita Wijayanti lewat pesan singkat, Senin, 9 Mei 2022.
PT Bertiga Mitra Solusi telah resmi dinyatakan menjadi pemenang tender dengan tawaran Rp43,5 miliar. Proses penentuan pemenang tender ini dinilai janggal oleh sejumlah lembaga swadya masyarakat (LSM). Mulai dari pemenang adalah bukan penawar harga terendah justru tertinggi, hingga dugaan kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu.
"ICW sudah pernah memprediksi bahwa PT BMS lah yang akan menang. Kami menduga ada potensi kecurangan dalam proses ini, karena dari tiga perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT BMS yang memenuhi kualifikasi," ujar Wana saat dihubungi Tempo, Ahad, 8 Mei 2022.
Sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam LPSE DPR RI, total penyedia yang mendaftar untuk lelang tersebut sebanyak 49 perusahaan, sedangkan penyedia yang memasukan penawaran hanya tiga perusahaan. Selain PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, ada dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar.
Dalam proses pemilihan penyedia, kata Wana, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia tersebut, yaitu izin usaha dalam bidang dekorasi interior. Berdasarkan informasi di
dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik LKPP, kata Wana, diketahui bahwa dari tiga
perusahaan tersebut, yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya PT Bertiga Mitra Solusi. Sedangkan dua perusahaan lainnyq tidak memiliki izin usaha tersebut.
Hal ini, kata Wana, menunjukkan dugaan bahwa proses pengadaan tersebut hanya bersifat formalitas, sementara pemenang sudah ditentukan sejak awal, sehingga tidak ada kompetisi antar para penyedia.
Di luar dari kejanggalan penentuan pemenang tender, urgensi pengadaan gorden ini sejak awal sudah dipertanyakan. Ketua BURT Agung Budi Santoso, pada akhir Maret lalu, telah meminta Sekretariat Jenderal DPR mengkaji ulang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar.
Agung mengatakan, anggaran sebesar itu mesti dievaluasi karena masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok.
"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam siaran pers, Rabu, 30 Maret 2022.
Namun kenyataannya, proyek pengadaan gorden tersebut masih tetap berlangsung sampai saat ini.T empo sudah mencoba menghubungi Sekjen DPR Indra Iskandar untuk menanyakan proses penentuan pemenang tender serta berbagai kritik terhadap pengadaan gorden rumah dinas DPR ini, namun pesan dan telepon belum mendapat respons.
Terakhir kali, Indra menjelaskan bahwa gorden di rumah dinas anggota DPR sudah tidak layak, sehingga patut diganti. Kata Indra, penggantian gorden dan vitrase rumah dinas anggota DPR sudah diajukan sejak 2009 namun anggaran tak mencukupi. "Sudah 13 tahun sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra
Senin, 28 Maret 2022.
Menurutnya pagu anggaran Rp48 miliar berdasarkan perhitungan untuk 505 rumah. Dengan kebutuhan per rumah masing-masing 11 item dengan total rata-rata sekitar Rp90 juta per rumah sudah termasuk pajak. Pengadaan gorden rumah dinas DPR ini lantas dikritik karena anggarannya dinilai terlalu besar, tidak efisien, dan juga tidak melihat urgensi di tengah pandemi Covid-19 ini.
DEWI NURITA
Baca: PSI Ungkap 5 Kejanggalan Pemenang Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR
