Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Charta Politika: Kepercayaan terhadap Jokowi di Bawah TNI

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di kampung nelayan Bulak Cumpat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di kampung nelayan Bulak Cumpat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Charta Politika merilis hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga negara termasuk presiden. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap TNI mengungguli Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Dalam survei yang diadakan pada 10-17 April 2022 itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi mencapai 75,8 persen. Sementara untuk institusi TNI, tingkat kepercayaan mencapai 85,2 persen.

Angka ini membuat institusi pertahanan negara itu menduduki peringkat pertama sebagai lembaga negara paling dipercaya.

"Hampir selalu dalam setiap rilis survei pasca reformasi, TNI selalu menempati nomor satu," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam webinar pada Senin, 25 April 2022. 

Meski begitu, Yunarto mengatakan ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap TNI jika dibandingkan dengan survei pada bulan Februari 2022 yang mencapai angka 89,3 persen. Sementara pada Presiden Jokowi, tingkat kepercayaan terus menurun sepanjang tahun ini. 

Seperti pada bulan Januari 2022, tingkat kepercayaan menyentuh angka 84,9 persen, lalu menurun pada Februari 2022 menjadi 81,0 persen, dan terakhir di angka 75,8 persen di bulan April 2022. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam survei kali ini, Charta Politika melibatkan 1.220 responden dengan margin of error 2,83 persen. Survei dilakukan dengan metode random sampling selama sepekan, yakni pada 10-17 April 2022 di setiap Provinsi Indonesia. 

Dari hasil survei tentang tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, institusi TNI berada di nomor urut satu. Kemudian, di bawahnya ada Presiden. Sedangkan di nomor urut ketiga ada Polri dengan persentase 70,7 persen, menyalip persentase KPK yang hanya 69,9 persen. 

"Untuk Polri ini pola baru (berada di urutan ketiga). Biasanya Polri ini di zaman ketika kita bicara KPK masa lalu, saat kepercayaan kepada KPK masih tinggi, biasanya Polri di bawah KPK," kata Yunarto. 

Sementara untuk tiga institusi nomor buncit ada DPR RI, DPD, dan MPR RI. Yunarto menyebut lembaga legislatif kerap menjadi langganan institusi paling tak dipercaya masyarakat di setiap survei lembaga kredibel. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syahrul Yasin Limpo Berkali Sebut Nama Jokowi dalam Persidangan Dugaan Korupsi, Soal Apa Saja?

2 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Syahrul Yasin Limpo Berkali Sebut Nama Jokowi dalam Persidangan Dugaan Korupsi, Soal Apa Saja?

Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) beberapa kali sebut nama Jokowi dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).


TNI Pastikan Data BAIS yang Diretas Data Lama

2 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
TNI Pastikan Data BAIS yang Diretas Data Lama

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan semua server di BAIS TNI dinonaktifkan sementara.


Beredar Video Ambulans Disetop Saat Iring-iringan Mobil Jokowi Melintas di Kalteng

2 jam lalu

Iring-iringan mobil Presiden Jokowi dihadang kemacetan saat menuju Bandara Halim Perdanakusuma, di Jalan MH Thamrin, Bunderan HI, Jakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Beredar Video Ambulans Disetop Saat Iring-iringan Mobil Jokowi Melintas di Kalteng

Pengguna media sosial X mengunggah video yang diambil dari dalam mobil ambulans saat iring-iringan mobil Jokowi melintas. Apa katanya?


Syahrul Yasin Limpo Komplain ke Jokowi Saat Sidang di Pengadilan Tipikor, Kenapa?

3 jam lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan kesaksian untuk terdakwa Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Dalam sidang ini, SYL menjadi saksi mahkota  atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Komplain ke Jokowi Saat Sidang di Pengadilan Tipikor, Kenapa?

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengadukan sikap Presiden Jokowi dalam Pengadilan Tipikor. Lantas, apa komplainnya?


Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

5 jam lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Ada Putri Gus Dur dan Eks Direktur YLBHI, Profil 9 Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang Mengadili Rezim Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa adakan pengadilan rakyat gugat rezim Jokowi. Ini profil 9 hakimnya, antara lain Anita Wahid putri Gus Dur dan Asfinawati.


Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

7 jam lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terpopuler Bisnis: Profil 6 BUMN yang Akan Dilikuidasi, Jokowi Kaget, Blak-blakan Bos Sritex

Sebanyak enam BUMN kemungkinan akan dihentikan operasinya.


Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Terima Keluhan Jalan Rusak di Kalteng: Harusnya Pusat Nggak Cawe-cawe, tapi Nggak Apa-apa

Jalan rusak di Kalteng yang dikeluhkan ke Jokowi merupakan ruas yang berada di Kereng Pakahi hingga Kampung Melayu sepanjang 80 kilometer.


Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

16 jam lalu

Warga selaku penggugat saat mengikuti People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Tak Berkekuatan Hukum, Begini Efek Mahkamah Rakyat Menurut Mereka yang Terlibat

Mahkamah Rakyat Luar Biasa disebut tetap memiliki impak meski dinilai tak memiliki kedudukan legal dan formal.


9 Poin Mahkamah Rakyat Luar Biasa Gugat Jokowi, Puan, La Nyalla Mattalitti dan 10 Partai Politik

17 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
9 Poin Mahkamah Rakyat Luar Biasa Gugat Jokowi, Puan, La Nyalla Mattalitti dan 10 Partai Politik

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggugat rezim Jokowi pada persidangan rakyat. Apa saja poin-poin yang diajukan ke pengadilan rakyat itu?


Menelisik Alasan Jokowi Meminta Menjaga Turbulensi Politik Jelang Pergantian Kepemimpinan

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Menelisik Alasan Jokowi Meminta Menjaga Turbulensi Politik Jelang Pergantian Kepemimpinan

Jokowi pun mengungkit daya saing Indonesia pada 2024 yang naik signifikan. Merujuk pada data IMD atau World Competitiveness Ranking.