Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Terorisme Bicara Tingkat Ancaman NII: Tidak Lebih Kuat dari JAD

image-gnews
Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com
Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Detasemen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 Polri menyebut jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII) berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum Pemilu 2024. Sebelumnya Densus 88 telah menangkap 16 orang anggota NII di Sumatera Barat. 

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar, membeberkan bagaimana kekuatan dari jaringan NII itu. “Dari segi kekuatannya tidak lebih kuat dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD),” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 19 April 2022.

Selain itu, kata Chaidar, jumlah anggota NII tidak sampai satu persen dari penduduk Indonesia, itu dari semua faksi yang ada totalnya 18 faksi. Namun, dia melanjutkan, kelompok NII juga terkenal dengan adanya perpecahan yang misterius, itu sebabnya muncul banyaknya faksi-faksi.

Menurut Chaidar, banyak juga anggota dari faksi-faksi yang direkrut oleh Noordin M. Top di ring Banten, dan Dr Azhari di Jawa Tengah. “Faksi-faksi ini merupakan lahan subur bagi rekrutmen kelompok-kelompok teroris lain,” tutur dia.

Chaidar juga menjelaskan rencana menggulingkan pemerintah oleh NII sudah sejak dulu ada. Bahkan, kata dia, sudah sejak Desember 1949 “Mereka memang tidak setuju dengan Republik Indonesia, sejak ada 7 kata yang dicoret dari Piagam Jakarta,” katanya.

Chaidar menjelaskan pencoretan tujuh kata itu membuat Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sangat marah. Ia kemudian berusaha untuk mengembalikannya, tapi tidak bisa. Dan akhirnya mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat.

“Kelompok NII juga sangat tidak setuju dengan penggambaran pancasila yang over simplifikasi menurut mereka,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, dia melanjutkan, 16 orang yang ditangkap di Sumatera Barat bukanlah anggota NII yang sebenarnya. “Tidak ada NII di Dharmasraya dan Tanah Datar, Sumatera Barat.” 

Menurut dia, NII yang asli biasanya berkembang secara alamiah setelah dieksekusinya Kartosoewirjo. Kemudian terus berkembang menjadi tidak murni dan banyak, misalnya ada Al Zaytun di Indramayu, termasuk ada faksi-faksi yang diduga dekat dengan pemerintah, termasuk faksi Sensen Komara.

Jadi, kata Chaidar, kemungkinan yang ada di Sumatera Barat itu adalah faksi Sensen Komara dari Garut yang kemudian berkembang. “Tapi, bagi kalangan NII sendiri itu dianggap sebagai faksi buatan pemerintah, jadi bukan faksi yang natural bukan yang asli yang berkembang di dalam tubuh pergerakan NII,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan, upaya penggulingan pemerintah ini terindikasi dari barang bukti yang diperoleh setelah mereka menangkap 16 orang anggota NII di Sumatera Barat.

"Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatera Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 18 April 2022.

Baca: Polisi Sebut NII Ingin Gulingkan Jokowi, Pakar: Sudah dari Zaman Dahulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

7 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.


BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

1 hari lalu

BNPT Apresiasi Partisipan yang Aktif Melakukan Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berikan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan kepada 18 pengelola objek vital strategis dan transportasi di Jakarta.


Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

2 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil dan Atalia Praratya berpose saat acara menari Ketuk Tilu massal di panggung depan  Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Agustus 2022. TEMPO/Prima mulia
Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.


Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

2 hari lalu

Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono saat bersalaman dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Pantauan Tempo, Mardiono tiba pada pukul 16.02 WIB didampingi jajaran petinggi PPP lainnya. TEMPO/Adinda Jasmine
Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.


Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (batik hijau tengah) bersama jajaran PKB dan PPP dalam konferensi pers usai pertemuan keduanya di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.


Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.


Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

3 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.


Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

3 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

MK mulai menggelar sidang sengketa pemilu 2024. Sidang dilakukan dengan mekanisme panel.


Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

3 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.