Breaking News: DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-undang

Selasa, 12 April 2022 11:27 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga (kedua kanan) dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kanan) menyerahkan naskah pandangan pemerintah kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas (kedua kiri) dalam mengikuti Rapat Pleno Pengambilan Keputusan RUU TPKS di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022. Badan Legislasi DPR dan pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dalam pembicaraan tingkat I saat rapat pleno tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

"Apakah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?," ujar Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang kepada anggota dewan yang hadir, Selasa, 12 April 2022.

"Setuju," jawab para anggota dewan diiringi ketukan palu sidang oleh Puan.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU TPKS, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, dan F-PPP. Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PKS menolak pengesahan RUU TPKS dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pembahasannya, RUU TPKS telah mengatur antara lain tindak pidana kekerasan seksual; pemidanaan (sanksi dan tindakan); hukum acara khusus yang menghadirkan terobosan hukum acara yang mengatasi hambatan keadilan bagi korban, mulai dari restitusi, dana bantuan korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan; dan penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu.

Pada tindak pidana kekerasan seksual, RUU TPKS mengatur perbuatan kekerasan seksual yang sebelumnya bukan tindak pidana atau baru diatur secara parsial, yaitu tindak pidana pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengakomodir sejumlah masukan koalisi masyarakat sipil seperti memasukkan mekanisme “victim trust fund” atau dana bantuan korban. Kendati demikian, RUU TPKS masih menyisakan catatan seperti, belum diaturnya secara gamblang perkosaan dan pemaksaan aborsi.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, dua jenis tindak pidana tersebut tidak masuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena akan diatur dalam RKUHP. "Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam pasal 4 ayat (2) RUU TPKS, sudah memasukkan pemerkosaan itu sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi mengenai deliknya itu ada di dalam KUHP,” kata Eddy.






Kasus Pemerkosaan Warga Pluit oleh WNA Asal Cina Naik ke Penyidikan

6 jam lalu

Kasus Pemerkosaan Warga Pluit oleh WNA Asal Cina Naik ke Penyidikan

Polda Metro Jaya telah menaikkan status ke penyidikan terhadap kasus dugaan pemerkosaan seorang perempuan warga Pluit oleh WNA asal Cina.


BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

14 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

BEM UI mendesak Presiden dan DPR membuka draf terbaru RKUHP. Juga, membahas kembali pasal-pasal bermasalah.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

1 hari lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Kamis pekan depan.


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

1 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

1 hari lalu

Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan Indonesia resmi mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 pada 2022.


Bambang Pacul Bilang DPR Target Sahkan RKUHP di Masa Sidang V

2 hari lalu

Bambang Pacul Bilang DPR Target Sahkan RKUHP di Masa Sidang V

Bambang Pacul menargetkan RKUHP disahkan oleh DPR pada masa Sidang V. Dia mengklaim aturan tersebut adalah produk hukum terbaik yang dihasilkan oleh Komisi III.


Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

2 hari lalu

Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin RKUHP bisa disahkan sesuai target Juli 2022.


Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

2 hari lalu

Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RKUHP saat ini masih dibahas oleh pemerintah.


Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

2 hari lalu

Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah memiliki alasan hingga saat ini belum membuka draf RKUHP ke publik


Siswi SMK Jadi Korban Pelecehan Seksual di Dalam KRL, Pelaku Bermodus Dapat Membuka Aura

2 hari lalu

Siswi SMK Jadi Korban Pelecehan Seksual di Dalam KRL, Pelaku Bermodus Dapat Membuka Aura

Seorang siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) berinisial BCP mengalami pelecehan seksual di dalam kereta rel listrik (KRL) pada Selasa malam, 21 Juni 2022.