TEMPO.CO, Jakarta - Seribu lebih massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia turut berunjuk rasa di Jakarta, Senin, 11 April 2022. Massa GMNI datang dari berbagai cabang dengan berkonvoi sepeda motor dan menyewa 25 angkot untuk mengangkut demonstran ke titik aksi di depan Istana Presiden.
Ketua Umum GMNI Imanuel Cahyadi mengaku gerah karena dalam beberapa waktu terakhir ruang publik banyak diisi oleh berbagai isu, baik yang menyangkut tentang kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, maupun hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Isu-isu tersebut mulai dari agenda pelaksanaan reforma agraria, kenaikan harga bahan bakar, kenaikan harga bahan pokok, isu penundaan pemilu, pemindahan Ibu Kota Negara Baru, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga evaluasi Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf yang berkinerja yang buruk.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI mengeluarkan tujuh tuntutan terhadap pemerintah, yakni mendesak Presiden Jokowi menjalankan reforma agraria sejati, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga bahan pokok, menolak penundaan pemilu, menolak membebankan APBN untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru di tengah krisis dan rasio utang negara yang tinggi, menolak kenaikan PPN, serta mendesak kabinet Jokowi-Ma'ruf melakukan evaluasi dan mencopot menteri-menteri berkinerja buruk.
Khusus isu penundaan pemilu,kata Imanuel, GMNI dengan tegas harus menolak karena itu adalah tindakan inkonstitusional. "Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi kita dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, dan jangan sampai terjadi amandemen konstitusi hanya demi memuaskan hasrat politik segelintir elit yang haus akan kekuasaan," kata Imanuel dalam pernyataan tertulisnya.
Isu penundaan pemilu, kata dia, juga berkaitan dengan postur anggaran APBN yang selama ini selalu di-refocusing untuk menghadapi pandemi Covid. Sehingga GMNI khawatir postur APBN hanya akan menjadi bancakan bagi segelintir elit untuk menambah modal kontestasi pemilu.
Adapun terkait dengan kenaikan bahan bakar, GMNI melihat ada 'skema licik' karena pemerintah menaikkan harga Pertamax di satu sisi, namun membatasi ketersediaan Pertalite di sisi lain. "Masyarakat dipaksa secara bertahap untuk pindah menggunakan Pertamax," katanya.
Baca Juga: Demo 11 April: BEM SI Tetap Tuntut Tolak Jokowi 3 Periode
