TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan, pemerintah tidak akan asal membebaskan lahan-lahan yang terkena patok pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki mengatakan patok-patok yang telah dipasang hanya sebatas menandai wilayah IKN, terutama sebagai patok Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Hanya untuk menandai wilayah yang sudah kita rencanakan ini masuk ke wilayah kawasan IKN, hanya untuk menandai," kata dia saat konsultasi publik II RPP UU Nomor 3 Tahun 2022 yang digelar secara virtual, Sabtu, 9 April 2022.
Oleh sebab itu, Abdul menyatakan, wilayah yang masuk ke dalam kawasan atau terkena patok tersebut tidak serta merta akan dibebaskan oleh Otorita IKN. Menurut dia, perlu ada inventarisasi lagi mana tanah-tanah yang betul-betul akan dibebaskan dan mana yang tidak.
"Yang penting masuk dulu, kalau dia masuk dalam wilayah Otorita IKN maka pembangunan di wilayah atau kawasan tersebut mengikuti apa yang sudah diatur dan kita tetapkan dalam RTR KSN IKN," ucapnya.
Abdul bilang, Inventarisasi itu akan dilakukan melalui program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di lapangan langsung. Melalui program itu, pemerintah akan mendetailkan invetarisasi tanah di kawasan IKN yang sudah berjalan sejak 2019.
"Jadi bukan berarti itu akan dibebaskan. Soal mana yang akan dibebaskan relokasi itu perlu ada inventarisasi lagi di lapangan. Dilihat IP4T nya itu nanti cukup detil meski kita sudah lakukan sejak 2019," ucap Abdul.
Dahlia Yati dari Suku Paser Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN, sebelumnya mengaku kaget lahan rumahnya tiba-tiba sudah dipasang patok lahan rencana pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Yati menyebut lahan tersebut dipatok setelah sebelumnya datang surat edaran dari pemerintah Kalimantan Timur.
Yati mengatakan, pemasangan plang dan patok itu membuat dirinya dan warga setempat resah. Sebab, lahan yang tiba-tiba diklaim milik pemerintah itu sudah digunakan oleh Yati dan penduduk lainnya untuk berkebun selama bertahan-tahun.
"Masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami," ujar Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa, 15 Maret 2022.
Yati mengatakan lahan rumahnya berada sekitar 10 kilometer dari titik nol IKN atau tempat Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkemah bersama rombongan. Padahal, kata Yati, lahan keluarga miliknya yang dicaplok oleh negara untuk pembangunan IKN luasnya sampai empat hektare. Ia menyatakan kecewa dengan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke lokasi proyek IKN. "Kemping kemarin kami tidak membutuhkan, hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan pula dengan itu," kata Yati.
