DPR Bakal Kebut Pembahasan Revisi UU PPP, Target Selesai dalam Sepekan

Reporter

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Pleno Pengambilan Keputusan RUU TPKS di Badan Legislasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022. Adapun satu-satunya yang menolak yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) selesai sebelum masa persidangan DPR saat ini berakhir, 14 April 2022.

"Kami berharap, kalau memungkinkan bisa selesai sebelum masa sidang ini ditutup, kami upayakan. Kami akan meminta kesediaan teman-teman fraksi nanti untuk segera mungkin kirim panja dan melakukan pembahasan," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agats, Kamis, 7 April 2022.

Rapat pembahasan revisi bahkan dimintakan agar dapat dilakukan segera pada akhir pekan ini. Baleg DPR sudah membentuk panitia kerja (panja) yang akan secara rinci membahas RUU PPP bersama dengan Pemerintah. Panja tersebut akan mulai menggelar rapat kerja mulai besok.

Baleg menyebut target pembahasan revisi UU PPP selesai dalam sepekan cukup rasional karena tidak banyak daftar inventarisir masalah (DIM) yang akan dibahas dalam revisi UU PPP. Pemerintah mengajukan 362 DIM dalam revisi UU PPP. Sebanyak 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM yang diusulkan untuk dihapus.

Mayoritas DIM tidak berubah, sehingga hanya ada 81 DIM yang akan dibahas Baleg DPR bersama Pemerintah. Revisi UU PPP ini merupakan usul inisiatif DPR. Setidaknya ada 15 poin yang akan diubah dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagian besarnya terkait dengan metode omnibus law.

Sejumlah pakar sebelumnya menilai bahwa DPR memaksakan perubahan UU PPP demi melegitimasi UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. UU diubah hanya untuk memasukkan metode omnibus.

Dosen hukum tata negara Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra, menilai bahwa cara yang ditempuh para legislator dengan merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya mencari jalan pintas untuk melegalkan kembali undang-undang yang dikenal dengan nama undang-undang sapu jagat itu.

Hanya, kata dia, masalahnya ada pada putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditaati dulu oleh pembentuk undang-undang, yaitu memperbaiki UU Cipta Kerja. "Jika revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sekarang, DPR dan pemerintah hanya mengambil jalan pintas," ucap Helmi.

Helmi menegaskan bahwa tidak masalah memasukkan metode omnibus, tapi harus sesuai dengan logika. Pertama, harus selesaikan dulu putusan Mahkamah Konstitusi, yang artinya membahas ulang UU Cipta Kerja. “Baru revisi memasukkan metode omnibus bisa dilakukan.”

Menurut Helmi, jika pemerintah taat pada putusan Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja seharusnya disisir ulang dan disesuaikan dengan pembentukan undang-undang tanpa omnibus. Jika pasal per pasal dalam undang-undang sapu jagat itu telah disisir ulang, barulah pemerintah bisa merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan kajian yang baik tanpa tersandera putusan Mahkamah Konstitusi. "Kalau tidak, boleh dong kita bilang ada pembangkangan konstitusi putusan MK."

Ahli hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Indra Perwira, menilai, setelah revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selesai dilakukan, potensi permohonan judicial review terhadap UU Cipta Kerja akan kembali diajukan masyarakat sipil. Menurut dia, revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan saat ini mengacak-acak logika hukum karena undang-undang sapu jagat berlaku surut.

Menurut Indra, masyarakat sipil akan tetap mengajukan uji materi jika pemerintah menganggap bahwa putusan MK bisa selesai dengan mengajukan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena metode omnibus sudah dimasukkan. "Masyarakat sipil pasti tetap mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke MK. Karena secara formalnya (omnibus) sudah ada meski berlaku surut," ucap Indra ihwal sikap DPR.

DEWI NURITA | IMAM HAMDI

Baca Juga: PKS Bilang Proses Pembuatan RUU PPP Ugal-ugalan






Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

15 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

15 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

17 jam lalu

ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

ICW menduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari skandal di MK ini.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

1 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tentang perkawinan beda agama. Berikut adalah sederet alasannya.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

1 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

1 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.