PKS Bilang Proses Pembuatan RUU PPP Ugal-ugalan

Reporter

Editor

Amirullah

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan komitmennya menolak dilanjutkannya pembahasan revisi Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Walaupun, RUU ini telah disahkan dalam rapat paripurna menjadi RUU usul DPR.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menekankan, ini karena urgensi RUU tersebut. Menurutnya RUU PPP merupakan calon UU yang akan menjadi payung hukum penyusunan seluruh produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak bisa dibuat secara ugal-ugalan.

"Pembahasan saja hanya tiga kali pertemuan," kata Mabruri saat dihubungi, Rabu, 9 Februari 2022.

Apalagi, dia melanjutkan, pembentukan dan penyusunan RUU ini yang tiba-tiba terkesan hanya memberikan payung hukum terhadap UU Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi diminta dilakukan perbaikan karena dianggap cacat formil. UU Cipta Kerja adalah UU yang menerapkan metode Omnibus Law.

"PKS tetap konsisten menolak UU Ciptaker dan RUU PPP jika belum ada perbaikan. Ini RUU ugal-ugalan persis seperti RUU IKN," tegasnya.

Meski demikian, Mabruri menekankan, Fraksi PKS di parlemen saat ini memang sementara ini belum menentukan langkah lanjutan mengupayakan supaya pembahasan RUU dilakukan dengan prosedur yang benar. Sebab, saat rapat paripurna hanya Fraksi PKS yang menolak RUU tersebut.

Fraksi PKS DPR RI menjadi satu-satunya fraksi di parlemen yang menolak menyetujui pengesahan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 8 Februari 2022.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan pembahasan RUU PPP di badan legislasi DPR selama ini dilakukan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Oleh sebab itu, dia menyampaikan tujuh catatan saat menyampaikan pandangan fraksi di rapat paripurna kemarin.

Pertama, kata Bukhori, terkait metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara.

Kedua, lanjut Bukhori, Fraksi PKS mengusulkan metode Omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang khusus tertentu atau kluster, serta adanya alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan agar tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik.

Ketiga, Fraksi PKS menolak ketentuan dalam RUU PPP tentang perbaikan RUU setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR, karena hal tersebut membenarkan praktik legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang.

Keempat, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang serta sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum secara keseluruhan dengan memperhatikan sebaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, Fraksi PKS memberikan catatan perihal pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan berbasis elektronik untuk diperjelas mengenai ruang lingkup dan pembatasannya agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir.

Keenam, Fraksi PKS mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.

Ketujuh, Fraksi PKS menegaskan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan kualitas legislasi yang memihak kepada kepentingan rakyat.






PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

10 jam lalu

PKS Dorong Kemensos Terjunkan Relawan Bantu Evakuasi Korban Gempa Turki

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendorong Kementerian Sosial mengirimkan bantuan kemanusiaan dan relawan untuk membantu evakuasi korban gempa Turki.


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

14 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

21 jam lalu

NasDem Sebut Partai Ummat Tertarik Gabung Koalisi Perubahan

Politikus Nasdem itu mengatakan Koalisi Perubahan tidak menutup pintu bagi partai lain yang hendak bergabung, baik parlemen maupun nonparlemen.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

22 jam lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

1 hari lalu

Petinggi PKS Berkunjung ke Kantor DPP Golkar, Airlangga: Silahturahmi Aja

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut petinggi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar,


Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

2 hari lalu

Ribuan Buruh Bakal Demonstrasi Besar-besaran Tolak Perpu Cipta Kerja Hari Ini, Apa Saja Tuntutannya?

Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin, 6 Februari 2023. Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

3 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

4 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

5 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

5 hari lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.