Korupsi Jiwasraya, Mahkamah Agung bebaskan Eks Bos OJK Fakhri Hilmi

Reporter

Editor

Febriyan

Deputi Pengawas Pasar Modal II Fakhri Hilmi memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Audit laporan keuangan Garuda yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas terhadap mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi dalam perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,807 triliun. Fakhri dianggap telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur.

"Menyatakan terdakwa Fakhri Hilmi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider. Membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi dari semua dakwaan penuntut umum," demikian bunyi keputusan majelis hakim kasasi seperti disampaikan Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro di Jakarta, Kamis, 7 April 2022.

Putusan kasasi itu dijatuhkan oleh majelis kasasi Desnayeti sebagai ketua majelis serta Soesilo dan Agus Yunianto masing-masing sebagai hakim anggota pada tanggal 31 Maret 2022.

"Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya," demikian disebutkan dalam amar tersebut.

Majelis kasasi menilai Fakhri Hilmi telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) berdasarkan peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014.

"Pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi," tulis keputusan itu.

Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim ad hoc tindak pidana korupsi Agus Yunianto. Dia menilai Fakhri Hilmi melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Agung menetapkan Fakhri sebagai tersangka karena diduga mengetahui adanya pelanggaran yang telah dilakukan 13 perusahaan manajer investasi, yaitu investasi lebih 10 persen untuk reksadana konvensional dan 20 persen untuk reksadana syariah dalam pengelolaan dana Jiwasraya. Padahal, Fakhri berperan sebagai pengawas investasi.

Dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Fakhri pidana selama 8 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Fakhri menjadi 8 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Setidaknya sudah adanya 6 orang terdakwa yang dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi Jiwasraya. Mereka adalah mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo yang divonis 20 tahun penjara, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan yang divonis 18 tahun penjara.

Selanjutnya, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto yang divonis 20 tahun penjara, Direktur Utama PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro divonis seumur hidup serta pemilik Maxima Grup Heru Hidayat yang juga divonis seumur hidup.

Kasus korupsi Jiwasraya ini pun masih menyisakan masalah karena dana para nasabah yang tak kunjung jelas. Komisi VI DPR RI pada tahun lalu sempat menyarankan agar perusahaan asuransi plat merah ini melakukan restrukturisasi.






Direksi PT INKA Dampingi Komisi VI DPR RI Coba Naiki LRT Jabodebek

2 hari lalu

Direksi PT INKA Dampingi Komisi VI DPR RI Coba Naiki LRT Jabodebek

Direksi PT INKA mendampingi Komisi VI DPR RI mencoba menaiki LRT Jabodebek dengan rute Stasiun Harjamukti-TMII dan Stasiun Harjamukti-Ciracas (PP).


Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

4 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

5 hari lalu

KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri sejumlah aliran dana suap yang diterima Gazalba Saleh.


KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

5 hari lalu

KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

Gazalba Saleh yang mengurusi vonis kasasi pidana dalam perkara tersebut, diduga oleh Komisi telah menerima Rp.400 juta.


Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

7 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri dipecat karena terlibat dalam tuduhan mengemplang pajak.


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

8 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.


Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

10 hari lalu

Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

set sitaan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 3,488 triliun belum laku di lelang. DJKN sampaikan sejumlah penyebabnya.


DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

10 hari lalu

DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Joko Prihanto mengatakan aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum laku dilelang


Ini Alasan KPK Periksa Hercules dalam Perkara Suap Sudrajad Dimyati

10 hari lalu

Ini Alasan KPK Periksa Hercules dalam Perkara Suap Sudrajad Dimyati

KPK menyatakan pemeriksaan Hercules untuk menelusuri aliran dana suap yang diterim Sudrajad Dimyati cs dari Heryanto Tanaka.


Dirjen Imigrasi Cegah Dua Orang dalam Kasus Pengurusan Perkara MA

10 hari lalu

Dirjen Imigrasi Cegah Dua Orang dalam Kasus Pengurusan Perkara MA

Imigrasi melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap dua orang dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.