Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Tambah Bantuan untuk Masyarakat Aceh Penggerak Konservasi

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang menyerahkan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) kepada Kelompok Pusong Diving Club (PDC) di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

Bantuan serupa pernah diberikan sebelumnya pada 13 November 2019 berupa peralatan selam, GPS, kamera bawah air dan kelengkapannya. Tahun ini, bantuan KOMPAK yang diberikan berupa perahu karet bonroe 470 PVC 1.2 dengan spesifikasi panjang 470 cm, lebar 190 cm, berat 107 kg dan kapasitas 10 orang senilai Rp 49.280.000.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Andi Rusandi, menjelaskan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap bantuan KOMPAK tahun 2019, bantuan KOMPAK PDC bernilai baik dari segi pengelolaan dan pemanfaatannya.

“Selain mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik, partisipasi aktif kelompok dalam kegiatan konservasi menjadi hal penting sehingga PDC mendapatkan bantuan tambahan berupa perahu karet pada tahun 2022 ini,” ujar Andi.

Sementara itu, Kepala BPSPL Padang, Mudatstsir, menuturkan bahwa PDC berpartisipasi aktif dalam kegiatan survei terumbu karang dan biota laut, rehabilitasi terumbu karang pembersihan bawah laut, pembuatan dan pemasangan apartemen ikan dan lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bantuan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dilaporkan pemanfaatan serta pengelolaannya kepada BPSPL Padang. Tahun ini, kami mendorong pelaksanaan program rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Aceh Barat Daya. Karenanya, PDC diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan bersinergi dalam pelaksanaan rehabilitasi maupun pemantauan perkembangan rehabilitasi tersebut,” ujarnya.

Mendapatkan bantuan KOMPAK, Ketua Kelompok PDC Misbah AJ siap berkomitmen untuk mengelola, memanfaatkan serta melaporkan penggunaan bantuan KKP. Kegiatan serah terima bantuan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 258/BPSPL.1/PRL.440/III/2022 juga melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) KKPD Provinsi Aceh, DKP Kabupaten Aceh Barat Daya, Perangkat Desa Kedai Susoh dan Kelompok PDC.

Selaras dengan kebijakan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

2 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.


KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

8 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

9 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

10 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

24 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

27 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

33 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

35 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

35 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.


KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

38 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.