TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa transaksi aliran dana yang bersumber dari investasi ilegal tercatat makin besar. Pihaknya pun telah melaporkan nama-nama yang perlu diperiksa Bareskrim perihal kasus ini.
Ivan mengatakan, hingga hari ini, Selasa, 5 April 2022, PPATK sudah membekukan transaksi senilai Rp588 miliar yang bersumber dari 345 rekening milik 78 orang di kasus tersebut. Jumlah ini naik dari catatan Jumat, 25 Maret 2022 sebanyak Rp502,88 miliar dari 275 rekening.
Dari jumlah transaksi itu, PPATK menurut Ivan telah menerima 560 laporan ihwal transaksi pembelian aset, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi uang tunai, pengiriman uang ke luar negeri, ke dalam negeri, dengan nilai totalnya mencapai 35,76 triliun.
"Jadi kalau ditanya jumlah massive ya memang luar biasa massive dari kegiatan ini," kata dia di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa,5 April 2022.
Dengan besarnya jumlah transaksi yang telah dibekukan tersebut, PPATK dipastikan Ivan sudah memberikan hasil analisis dan pemeriksaannya kepada Bareskrim Polri. Dia juga mengatakan PPATK telah menyetorkan nama-nama yang perlu diperiksa polisi dari aliran dana itu, begitu juga dengan data-data pendukungnya.
"Terus juga membantu teman-teman Bareskrim terkait dengan nama-nama yang perlu ditelusuri. Selain itu PPATK juga memberikan data-data yang PPATK miliki," ujar Ivan.
Ivan menekankan, kasus investasi ilegal yang saat ini telah ditelusuri Bareskrim, seperti Binomo, Quotex, Fahrenheit, dan yang lain sebagainya bukanlah satu-satunya kasus yang PPATK temukan dalam kasus investasi ilegal ini. Menurutnya masih akan ada lagi yang belum terungkap karena seperti puncak gunung es.
"Saat ini sudah ada 8 pihak besaran yang sudah PPATK tangani tidak hanya Fahrenheit seperti yang tadi disampaikan tapi beberapa pihak lainnya yang PPATK cermati juga ini identik dengan proses modus investasi ilegal," ucap Ivan.
Hingga saat ini, PPATK menurutnya juga tengah berupaya menginisiasi adanya rapat komite koordinasi nasional untuk mencegah agar kasus ini tidak terulang. Kata dia, pencegahan lebih penting supaya dampak dari kasus ini bisa diredam terhadap masyarakat dan negara.
"PPATK menginginkan bahwa upaya preventif tetap bisa dikedepankan sehingga kerugian masyarakat bisa segera dapat dihindarkan dari pada sudah terjadi dan berdampak pada semakin banyaknya masalah yang dirugikan," kata dia.
Baca: Bareskrim Tolak Laporan Korban Robot Trading Fahrenheit, Ini Sebabnya
