TEMPO.CO, Jakarta - Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Usai pertemuan, Bambang menyebut sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN.
"Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global," kata Bambang dalam keterangan resmi, Selasa, 29 Maret 2022.
Diaspora alias orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, kata Bambang, jumlahnya mencapai 8 juta orang. "Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?" kata Bambang menceritakan permintaan para diaspora.
Bambang menilai inisiatif dari komunitas dan masyarakat seperti ini hal yang baik. "Mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," kata dia.
Secara umum, Bambang Susantono menyebut terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. Ketiganya yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi.
Terkait regulasi, Bambang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN. "Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah," kata dia.
Sedangkan dalam hal perencanaan, Bambang menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Mulai dari rencana makro hingga rencana mikro, sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.
Bambang menyebut dirinya dan Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. "Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," ungkapnya.
Terakhir dari sisi pelaksanaan, Bambang menuturkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan. Tujuannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.
Selain tiga aspek tersebut, Bambang menyebut pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Bambang menyampaikan bahwa berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.
Sesuai aturan UU, kata dia, ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. "Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," ujar Bambang.
