TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lokataru Haris Azhar menyoroti pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR Puan Maharani di Bali, Kamis, 24 Maret 2022.
Menurutnya, pertemuan yang dilakukan saat sarapan di salah satu tempat makan di Bali itu sebagai bagian dari geriliya politik untuk memuluskan wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Panjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan," kata dia dalam diskusi virtual IM57+ Institute, Sabtu, 26 Maret 2022.
Upaya untuk memuluskan wacana tersebut, kata dia, semakin mengikis demokrasi di Indonesia. Ia berujar segala cara akan terus mereka tempuh hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi yang melatar belakangi selama ini.
"Satu periode lagi, setelah satu periode, satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya nanti gayanya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana, dibanting sini, yang penting rasanya sedap buat mereka," ucap Haris.
Oleh sebab itu, Haris menekankan, salah satu cara utama untuk mengganggalkan ancaman terhadap demokrasi itu adalah berani untuk melawannya. Caranya, dengan terus memperkuat solidaritas dan menggencarkan aksi pengawasan.
"Yang menghidupkan demokrasi, yang menghidupkan fakta, adalah masyarakat lewat forum-forum solidaritas, aksi-aksi lewat keberanian. Kalau solidaritas, aksi meredup, takut dan kalah pada buzzer, tahanan dan soal panggilan, ya kita suda innalillah, maka kita akan diperbudak sama rezim oligarki," tegas Haris.
Upaya ini menurutnya penting dipelihara karena rezim yang berkuasa saat ini naik dengan banyak kepalsuan-kepalsuan yang dibawa selama masa kampanye. Lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang disebutnya telah berlumuran darah.
"Bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan, atau menyulitkan. Akhirnya ruang kekuasaan atau political space itu hanya untuk mengembangkan bisnis orang-orang yang ada di sana," ucap dia.
Dari berbagai riset yang sudah banyak beredar sebelumnya, Haris mengingatkan bahwa tergambar sejumlah pengisi jajaran kabinet pemerintahan saat ini dan anggota DPR atau parlemen berisi para pebisnis.
"Makanya terlihat dalam Undang-undang Omnibus dari tim pengarahnya yang diisi para pebisnis dan di bawah koordinir Airlangga Hartarto dan agendanya memang agenda untuk kelancaran berbisnis, dan sebetulnya ini yang menjadi praktik kekuasana bagaimana memuluskan dan memastikan agenda cuan mereka bisa berjalan," ujar Haris Azhar.
