TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan tak mempermasalahkan jika Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke kabinet.
"(Soal reshuffle) terserah presiden, yang penting jangan ganggu posisi PKB. Silakan masuk, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 24 Maret 2022.
Isu PAN akan masuk kabinet menguat seiring bergulirnya kabar kocok ulang atau reshuffle kabinet. Seorang pejabat yang mengetahui rencana perombakan kabinet bercerita, Presiden hampir pasti mengganti menteri dengan menyertakan Partai Amanat Nasional.
Pejabat yang menolak disebutkan namanya itu bercerita kepada Tempo bahwa Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Persamuhan itu digelar pada Jumat sore, 4 Februari 2022.
Menurut pejabat itu, Jokowi dan Zulkifli membicarakan soal perombakan kabinet. Namun, sumber tersebut mengatakan Presiden dan Zulkifli belum sampai pada pembicaraan ihwal nama calon menteri. Pun posisi yang akan diisi oleh kader PAN masih samar.
Baca Juga:
Ketua DPP PAN, Bima Arya, mengakui bahwa ada informasi partainya akan mendapat jatah kursi menteri jika Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. PAN disebut-sebut bakal mendapat satu posisi menteri dan satu kursi wakil menteri. "Info yang saya dengar dari beberapa sumber begitu," tuturnya lewat pesan singkat, Sabtu, 12 Maret 2022.
Kendati demikian, Bima mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut ihwal siapa mengisi posisi apa di kabinet. "Kapan waktunya juga enggak tahu juga. Itu ranah Presiden," ujarnya.
Bima juga enggan mengonfirmasi kabar soal Zulkifi telah bertemu Jokowi membahas rencana perombakan kabinet. "Yang pasti ketua umum pasti berkomunikasi dengan Presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Jazilul Fawaid meminta para menteri yang berasal dari partainya tidak terganggu dengan isu reshuffle itu. Ia berharap mereka terus meningkatkan kinerjanya agar tetap mendapatkan kepercayaan dari presiden.
Menurut Jazilul, jika semua menteri sudah on the track maka tidak perlu lagi ada reshuffle. ”Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya Presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan,” tuturnya.
Baca juga: Anggota DPD Ungkap 5 Masalah yang Timbul Jika Pemilu 2024 Ditunda
