TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menyatakan tak bisa membuka soal klaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu data internal mereka.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi saat dihubungi, Selasa, 15 Maret 2022.
Dalam sebuah wawancara di media sosial YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Jodi enggan membeberkan data lengkap dari klaim Luhut itu. Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, dia pun hanya menjawab, "Saya enggak punya otoritas untuk itu."
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data. Menurutnya, Luhut tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.
"(Beliau) santai aja, kan cuma menyampaikan wacana yang bermunculan," ujar Jodi.
Klaim Luhut dan Muhaimin itu diragukan oleh banyak pihak. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, misalnya. Dia mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu yang menyatakan mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan soal presiden 3 periode.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi. Fahmi telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam pun menyatakan Luhut melakukan manipulasi informasi.
"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata pakar ilmu politik ini dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Ahad, 13 Maret 2022.
Politikus PDIP Adian Napitupulu pun menilai klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan dan Muhaimin Iskandar tersebut penting dijelaskan kepada publik. Tujuannya, supaya jelas dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.
"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena- mena," ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis '98 itu.
Baca: PDIP Kritik Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu: Bertugaslah Sesuai Tupoksi
