Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lewat Koperasi, LPDB-KUMKM Sinergikan Ekosistem Korporatisasi Petani

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Guna meningkatkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi sektor riil, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melakukan sinergi dalam pengembangan ekosistem bisnis korporatisasi petani.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, selain melakukan penyaluran dana bergulir kepada koperasi, LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum juga melakukan pendampingan."Kami implementasikan dengan berbagai program, seperti Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM, dan juga program korporatisasi petani yang tengah digencarkan  pemerintah," ujarnya.

Selain itu, Supomo menambahkan, program korporatisasi petani untuk melakukan substitusi bahan pangan impor dan menjaga laju inflasi."Dengan ini kami gencar sekali melakukan sinergi dan juga kolaborasi dalam rangka mendorong mitra-mitra koperasi sektor riil terutama pertanian, perkebunan, untuk menjalin kerja sama bisnis dengan berbagai pihak," katanya

Harapannya, dengan kerja sama bisnis yang tepat bisa meningkatkan fungsi ekonomi dari koperasi dan fungsi sosial koperasi yakni sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat dan berdampak pada tingkat kesejahteraan para petani.

Sementara itu, Kepala Divisi Umum LPDB-KUMKM Saefudin menjelaskan, LPDB-KUMKM mendorong terciptanya ekosistem korporatisasi pertanian mulai dari sisi hulu yakni para petani, hingga ke sisi hilir yakni offtaker atau buyer bisa terintegrasi dengan baik dalam ekosistem yang saling menguntungkan.

"Kami mendorong korporatisasi petani ini dengan mendampingi para kelompok tani untuk membentuk badan hukum koperasi, agar ekosistem bisnis korporatisasi petani bisa terbentuk dan koperasi mampu menjadi offtaker atau menyerap hasil produksi para petani," kata Saefudin saat menghadiri panen perdana kentang di Cihawuk, Bandung, Jawa Barat, Kamis 10 Maret.

Menurutnya, dengan ekosistem tersebut, petani tidak lagi dipusingkan akses permodalan dan pasar, karena terdapat kepastian pasar yakni koperasi sebagai offtaker produk para petani. Untuk pembiayaan koperasi, juga dapat melayani para anggotanya yang merupakan para petani yang membutuhkan modal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan, dari sisi hilir, LPDB-KUMKM juga mendorong koperasi untuk bermitra maupun kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjual hasil komoditas pertanian yang diserap oleh koperasi. "Ekosistem korporatisasi petani ini yang terjadi di KSPPS BMT Niaga Utama sebagai salah satu mitra LPDB-KUMKM yang kami pertemukan kepada PT Gudang Pangan Nusantara (GPN) sebagai offtaker produk pertanian untuk komoditas kentang, ," ujarnya.

Adapun panen perdana kentang ini dilakukan oleh KSPPS BMT Niaga Utama di lahan seluas 150 hektar dengan jumlah panen sebanyak 120 ton. Hasil panen di kspor ke Singapura yang dilakukan oleh PT GPN bekerja sama dengan KSPPS BMT Niaga Utama.

Selain melaksanakan panen kentang, KSPPS BMT Niaga Utama juga melakukan penandatanganan MoU dengan PT GPN, Universitas Islam Nusantara, dan PT Indocipta Karya Pradana.

Saefudin menambahkan, kolaborasi yang mendukung korporatisasi petani ini wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ada tiga unsur agar  masyarakat sejahtera, yaknipendampingan, pembiayaan, dan pemasaran. Jadi koperasi sebagai offtakernya para petani, jangan sampai koperasi untung tetapi petaninya tetap seperti itu saja. Jadi harus bersama-sama, untung sama-sama, dan sejahtera sama-sama, petaninya juga harus sejahtera," katanya.

Program korporatisasi petani ini juga telah berjalan baik di beberapa mitra LPDB-KUMKM yakni Kopontren Al Ittifaq Bandung, Jawa Barat, dan Koperasi Max Yasa Purbalingga, Jawa Tengah. Para petani dihimpun, dan diberikan edukasi maupun pelatihan lapangan untuk menghasilkan komoditas pertanian yang memiliki standar tinggi untuk terserap di pasar modern, hotel, catering, dan restoran.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

2 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.


Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

3 hari lalu

Acara penandatanganan Kontrak Kerja sama Bantuan Hibah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Jepang pada 1 Mei 2024, untuk proyek pengenalan, diseminasi, dan pelatihan penggunaan peralatan sederhana untuk mendorong proses produksi, pengolahan, dan penjualan guna meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Jepang di Jakarta
Jepang Kucurkan Bantuan untuk Petani Skala Kecil di Papua

Bantuan Jepang ini ditujukan untuk meningkatkan kehidupan petani skala kecil dan usaha perikanan di Papua


Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.


PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

5 hari lalu

Ilustrasi Listrik dan PLN. Getty Images
PLN Nyalakan Listrik Sektor Agrikultur Kabupaten Sragen, Sasar 499 Petani

PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyalakan listrik di sektor agrikultur wilayah Kabupaten Sragen.


Pemerintah Jamin Warung Madura Bisa Buka 24 Jam

5 hari lalu

Ilustrasi - Seorang pedagang melayani pembeli di sebuah warung kelontong yang sering juga disebut warungmadura. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym/am.
Pemerintah Jamin Warung Madura Bisa Buka 24 Jam

Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan tidak pernah melarang warung-warung kelontong kecil atau biasa disebut warung madura berjualan selama 24 jam.


Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Warung barokah  tempat berjualan  Nase Ramoy, nasi campur dengan olahan dari berbagai jerohan sapi di jalan Pintu Gerbang  Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tempo/Rully Kesuma
Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.


Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

10 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

14 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

27 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

28 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.