Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Poin Penting Supersemar Presiden Soekarno Kepada Soeharto

Reporter

Sukarno dan Soeharto
Sukarno dan Soeharto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaLima puluh enam tahun yang lalu, 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah Sebelas Maret atau sering disebut Supersemar kepada Soeharto.

Supersemar itu berisi instruksi dari Presiden Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib Soeharto untuk mengatasi situasi dan kondisi yang tidak stabil dengan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu.

Supersemar merupakan pintu gerbang peralihan dari pemerintahan Sukarno ke Presiden Soeharto yang menyebut rezimnya sebagai Orde Baru. Meski belakangan timbul kontroversi, awalnya Supersemar dianggap sebagai surat serah mandat kekuasaan Presiden Sukarno untuk Soeharto.

Dikutip dari buku Misteri Supersemar (2006), penyerahan surat perintah tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan keamanan negara yang dipicu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September atau G30S pada dini hari 1 Oktober 1965.

Ketika itu, pada 11 Maret 1966, Presiden Sukarno tengah melakukan sidang pelantikan Kabinet Dwikora atau dikenal juga dengan Kabinet 100 Menteri. Panglima Pasukan Pengawal Presiden atau Tjakrabirawa, Brigadir Jenderal (Brigjen) Sabur melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang akhir-akhir diketahui sebagai anggota Pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris.

Pasukan Kostrad ini bertugas untuk menahan sejumlah orang yang ada di Kabinet yang terduga ikut terlibat G30S, salah satunya Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Menuruti laporan Brigjen Sabur tersebut, sidang pelantikan kabinet tersebut terpaksa ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena. Sementara itu, Presiden Sukarno pergi bersama Wakil Perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh dengan helikopter menuju Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal atau Mayjen Soeharto yang absen dari sidang pelantikan Kabinet lantaran dirinya mengaku sakit. Mayjen Soeharto lantas mengutus tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen Basuki Rahmat untuk menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor.

Ketiga perwira tersebut melakukan pembicaraan dengan Presiden Soekarno terkait gentingnya situasi saat itu. Menurut ketiga perwira ini, Mayjen Soeharto bisa menangani situasi dan memulihkan keamanan bila diberi pegangan surat tugas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut dan ditulislah surat perintah untuk memberikan kewenangan kepada Mayjen Soeharto. Supaya surat itu dapat digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi meredam gejolak dan mengembalikan kestabilan keamanan negara, surat tersebut dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Tiga poin penting isi Supersemar, yaitu:

  1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.
  3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Seusai ditandatanganinya Supersemar, Soeharto membubarkan PKI yang dianggap sebagai dalang G30S dan menangkap 15 orang menteri yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S. Seharusnya, setelah PKI dibubarkan dan pendukungnya ditangkap dan ditahan serta keamanan sudah stabil, maka pemegang Supersemar tidak lagi memiliki wewenang lagi.

Akan tetapi, MPRS justru mengukuhkan Supersemar sebagai Tap. No, IX/MPRS/1966 dalam sidang 20 Juni sampai 5 Juli 1966 sehingga Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya. 

Terlepas dari kontroversi, Supersemar dijadikan sebagai tanda runtuhnya kekuasaan Soekarno dalam sejarah Indonesia dan awal bagi pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

M. RIZQI AKBAR 

Baca: Hari ini 55 Tahun Lalu Presiden Soekarno Berikan Supersemar kepada Soeharto

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kiprah Abang-Adik, Mochtar Kusumaatmadja dan Sarwono Kusumaatmadja Menteri Andalan Soeharto

1 hari lalu

Sarwono Kusumaatmadja dan mantan Presiden Soeharto. TEMPO/Rully Kesuma, Dok. TEMPO/ Rini PWI
Kiprah Abang-Adik, Mochtar Kusumaatmadja dan Sarwono Kusumaatmadja Menteri Andalan Soeharto

Mochtar Kusumaatmadja dan Sarwono Kusumaatmadja menjadi menteri andalan pemerintahan Soeharto. Ini kiprah abang-adik cendekiawan itu.


Mantan Menteri Sarwono Kusumaatmadja Wafat, Pemakaman Dijadwalkan Minggu

2 hari lalu

Ketua Umum Yayasan Bhakti Bangsa Ir. Sarwono Kusumaatmadja berdiskusi di kantor Tempo, Jakarta, 22 Desember 2017. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Mantan Menteri Sarwono Kusumaatmadja Wafat, Pemakaman Dijadwalkan Minggu

Jenazah Sarwono Kusumaatmadja diperkirakan tiba di Jakarta pada Sabtu, 27 Mei 2023 pukul 15.00 WIB untuk disemayamkan di rumah duka.


Menteri Era Soeharto, Sarwono Kusumaatmadja, Wafat Hari Ini

2 hari lalu

Mantan Menteri Sarwono Kusumaatmadja berbagi kenangan dalam acara Mengenang Rahman Tolleng: Politik Garis Lurus di Ruang dan Tempo, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019. Sejumlah mantan pejabat dan aktivis politik turut hadir untuk berbagi kesan selama mengenal almarhum Rahman Tolleng. TEMPO/Charisma Adristy
Menteri Era Soeharto, Sarwono Kusumaatmadja, Wafat Hari Ini

Sarwono Kusumaatmadja pernah menjadi sekretaris di Fraksi Golkar pada usia 35 tahun.


Emil Salim Pernah Ungkap Soeharto Ingin Mundur Pada 1993, Ini yang Membatalkannya

3 hari lalu

Bob Sadino, bercelana pendek, bertemu dengan Soeharto. Istimewa
Emil Salim Pernah Ungkap Soeharto Ingin Mundur Pada 1993, Ini yang Membatalkannya

Pada Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Menurut Emil Salim, Soeharto pernah ungkapkan ingin mundur 5 tahun sebelum reformasi.


Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

4 hari lalu

Rocky Gerung memberikan memaparan dalam diskusi publik bertajuk Obrolan Warung Kopi '25 Tahun Reformasi: Perlukah Reformasi Hadir Kembali?' yang diselenggarakan BEM UI di Pelataran Fakultas Hukum Kampus UI, Depok, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Rocky Gerung Sebut Demokrasi Indonesia saat Ini Masih di Halaman Orde Baru

Rocky Gerung mengatakan transisi dari masa otoriter ke demokrasi di era reformasi terhalang, ia menilai saat ini masih di halaman orde baru.


Aktivis 1998 dan Reformasi yang Mengecewakan

4 hari lalu

Aktivis 1998 dan Reformasi yang Mengecewakan

Demonstrasi mahasiswa dari berbagai kampus 25 tahun lalu yang dikenal sebagai gerakan Reformasi 1998, mengakhiri 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto.


Imparsial Nilai Rencana Penambahan Kodam Bisa Langgengkan Pengaruh Militer Seperti Orde Baru

5 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Imparsial Nilai Rencana Penambahan Kodam Bisa Langgengkan Pengaruh Militer Seperti Orde Baru

Imparsial, menilai penambahan Kodam di semua provinsi menyiratkan ada kehendak untuk melanggengkan politik dan pengaruh militer seperti masa Orba


Soeharto's Authoritarianism Gone, but the Old Character Persist after 25 Years Reformasi

6 hari lalu

Soeharto's Authoritarianism Gone, but the Old Character Persist after 25 Years Reformasi

ACTIVISTS toppled President Soeharto in May 1998. Why does the authoritarianism character persist after 25 years reformasi?


Sehari Setelah Lengser Soeharto Mengurung Diri di Cendana, BJ Habibie Copot Prabowo sebagai Pangkostrad

6 hari lalu

Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org
Sehari Setelah Lengser Soeharto Mengurung Diri di Cendana, BJ Habibie Copot Prabowo sebagai Pangkostrad

BJ Habibie copot Prabowo Subianto sebagai Pangkostrad, Soeharto mengurung diri di Cendana. Peristiwa setelah sehari Soeharto lengser.


Mengenang Gubernur DKI Ali Sadikin, Lahir di Sumedang Berjaya di Jakarta

6 hari lalu

Jejak Kesenian Ali Sadikin
Mengenang Gubernur DKI Ali Sadikin, Lahir di Sumedang Berjaya di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin menjadi salah satu gubernur yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Jakarta menjadi kota metropolitan moderen.