INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan TNI-Polri senantiasa waspada dan siap menghadapi berbagai situasi geopolitik global. Setelah dikejutkan pandemi Covid-19 di awal 2020 dan fokus mengatasi gelombang Omicron dan pemulihan ekonomi, dunia harus mengantisipasi disrupsi keamanan dengan meletusnya perang antara Rusia - Ukraina.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemerdekaan, dan perdamaian, Indonesia berharap Rusia dan Ukraina segera menemukan titik temu untuk menghentikan penggunaan kekerasan. Beralih menggunakan saluran diplomatik untuk memulihkan stabilitas dan perdamaian dunia.
"Dari sisi militer, perang di Ukraina harus dijadikan pembelajaran tentang bagaimana eskalasi konflik bisa secara cepat meningkat menjadi perang terbuka. Kita harus mencermati mengapa berbagai upaya diplomasi hingga strategi penangkalan yang digelar di Eropa gagal mencegah perang. Kita harus mendalami bagaimana dilema keamanan antara AS-NATO-Ukraina dan Rusia bereskalasi menjadi ketegangan diplomatik yang menemui titik buntu strategis hingga memicu perang," ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan dalam Rapat Pimpinan TNI - Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa 1 Maret 2022.
Turut hadir Presiden Joko Widodo yang terlebih dahulu memberikan pengarahan. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang tidak bisa hadir karena positif Covid-19, serta 392 Pati TNI-Polri.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari sisi gelar militer, juga harus didalami bagaimana gelar kekuatan yang cenderung tidak berimbang antara Ukraina dan Rusia akhirnya bereskalasi menjadi perang asimetrik. Selain, perlu juga dikaji perubahan-perubahan taktik dan teknologi tempur untuk memastikan gelar kekuatan bangsa Indonesia tetap relevan dengan dinamika teknologi persenjataan terkini.
"Bagi Indonesia, perang di Ukraina bisa memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita mengkalkulasi ulang strategi kebijakan serta program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang menjadi fokus pemerintah di2022. Pendadakan strategis Ukraina ini harus terus dicermati untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional. Berbagai mitigasi struktural dan substantif komprehensif yang sudah dijalankan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah memberikan kita pembelajaran yang penting untuk mengatasi pendadakan strategis," ujar Bamsoet mantan Ketua Komisi III DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, bangsa Indonesia relatif berhasil melakukan navigasi kebijakan untuk mengatasi masalah goncangan penawaran (supply shock), yang antara lain ditandai dengan gejolak harga energi. Bangsa Indonesia juga berhasil mengatasi masalah kelangkaan kontainer yang mengganggu kegiatan ekspor dan impor. Selain juga berhasil mengoptimalkan kenaikan harga komoditas strategis global untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
"Salah satu pembelajaran utama dari pendadakan strategis pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina adalah situasi politik keamanan dan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Untuk itu, perumusan strategi kebijakan yang bersifat komprehensif, holistik, yang selalu mengandalkan sinergitas lintas sektor harus menjadi formula andalan untuk mengatasi pendadakan strategis," kata Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pada 2022, salah satu fokus pemerintah melakukan reformasi struktural, termasuk oleh Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI. Terutama eninjau pencapaian implementasi Undang-Undang Pertahanan Negara yang tahun ini genap 20 tahun.
Reformasi struktual dilakukan dengan mengkaji secara dalam seluruh aspek reformasi militer dan transformasi pertahanan mulai dari kerangka regulasi, kerangka doktrin dan kebijakan, organisasi Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI, gelar kekuatan TNI, ekonomi pertahanan, industri pertahanan, hingga kesejahteraan prajurit.
Sebagaimana diamanatkan Panglima Tertinggi Presiden Joko Widodo di HUT TNI ke-75 tanggal 5 Oktober 2020, TNI harus disiapkan untuk menghadapi perang masa depan yang antara lain akan sangat mengandalkan kemampuan adaptasi teknologi. Dalam amanat HUT TNI ke 76, tanggal 5 Oktober 2021, Presiden Jokowi juga memerintahkan TNI untuk melakukan transformasi pertahanan membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia 2045. “Kedua amanat ini, merupakan panduan untuk meninjau keharusan melakukan kembali reformasi struktural TNI," ujar Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.
Dewan Pakar KAHMI ini juga mengutip pidato Bung Karno pada peringatan Satu Tahun Indonesia Merdeka di depan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Bung Karno berpesan, bangsa ini harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita, jangan putus asa, jangan kurang tabah, dan jangan kurang rajin. “Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar,”kata Wakil Ketua Umum SOKSI ini. (*)
