DPR Ingatkan Kepala IKN Langsung Ditunjuk Presiden Hanya pada Tahap Awal

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kapolri dan Kapolda di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. (dok PKB)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengingatkan ketentuan pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bisa langsung ditunjuk Presiden tanpa harus berkonsultasi kepada DPR berlaku hanya pada tahap awal.

Menurut dia hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Otorita IKN yang pertama kali diangkat oleh Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi dengan DPR.

"Pasal ini dengan jelas memberi kewenangan kepada Presiden Jokowi menunjuk kepala otorita IKN Nusantara untuk pertama kali tanpa perlu berkonsultasi kepada DPR," kata politikus PKB itu saat dihubungi, Senin, 21 Februari 2022.

Tapi Luqman mengingatkan bahwa setelah masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang pertama kali ini ditunjuk kepala negara berakhir setelah lima tahun menjabat sejak dua bulan UU IKN disahkan, maka berlaku pasal 5 ayat 4 UU IKN.

Pasal itu menyebutkan Kepala Otorita IKN merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sehingga, Kepala Otorita tak lagi langsung ditunjuk Presiden.

"Pasal 5 ayat 4 UU IKN berlaku nanti setelah periode jabatan kepala otorita IKN Nusantara berakhir. Untuk pertama kali penunjukan kepala otorita IKN, berlaku pasal 10 ayat 3 UU IKN," ungkapnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan sampai saat ini belum ada nama yang ditentukan oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN. Menurut Wandy, pihaknya masih menunggu Jokowi memutuskan hal itu. "Iya betul (proses pemilihan 100 persen oleh Jokowi)," ujar Wandy saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Februari 2022.

Wandy menuturkan jabatan Kepala Otorita IKN bakal setara dengan menteri. Oleh karena itu, hak pemilihannya berada di tangan Presiden sepenuhnya. Bahkan, Wandy mengatakan calon Kepala Otorita IKN tidak perlu mengikuti fit and proper test di DPR. "Tidak secara khusus (dites oleh DPR). Karena ini jabatan setingkat menteri, jadi seperti biasanya pemilihan menteri. Tapi tentu Presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak," kata Wandy.

ARRIJAL RACHMAN

Baca Juga: Menanti Calon Kepala Otorita IKN Pilihan Jokowi






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

40 menit lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

4 jam lalu

Batasi Pembelian Solar Subsidi Pakai MyPertamina, Pertamina: Yang Belum Terdaftar, Maksimal Beli 20 Liter

Pertamina Patra mulai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

15 jam lalu

Soal Coworking Space, Kepala BRIN: Meja Saya Juga Sudah Digusur

Gonjang ganjing BRIN terus bergulir. Ramai reaksi dan keluhan dianggap bukti perubahan berhasil.


Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

1 hari lalu

Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons desakan agar dirinya mundur dari jabatannya.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

2 hari lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

2 hari lalu

Muhaimin Sebut PKB Segera Usulkan Kajian Peniadaan Jabatan Gubernur ke Baleg DPR

PKB nilai pilkada langsung untuk gubernur sangat tidak efektif. Alasannya kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya di pilkada


Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

2 hari lalu

Kunjungi IKN, Komisi IX DPR Pastikan Penyiapan Fasilitas Kesehatan

Banyak ribuan pekerja yang datang ke IKN, dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang memadai.


Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

2 hari lalu

Partai Buruh Gelar Aksi Besar-besaran di Depan Gedung DPR Pekan Depan, Ini Tuntutannya

Partai buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan pada Senin 6 Februari 2022.


Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

2 hari lalu

Bahlil Diminta Bantu Perizinan SpaceX Masuk ke IKN: Silakan Saja, Inventarisir Apa Masalahnya

Menteri Bahlil menyatakan pihaknya bakal segera melakukan asistensi dan mempercepat proses perizinan SpaceX yang dikabarkan berminat masuk ke IKN.