IPW Desak Kapolri Tuntaskan Kasus Kekerasan Polisi di Wadas

Reporter

Anggota polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Mereka ditangkap polisi ketika Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan rencana penambangan material Bendungan Bener di Wadas. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit agar menuntaskan kasus kekerasan polisi yang terjadi di Desa Wadas. Ketua IPW Sugeng Teguh dalam siaran pers yang diterima Tempo, Sabtu, 19 Februari 2022 menilai sikap tegas dan konsistensi Kapolri sedang diuji dalam perkara penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Wadas.

"Tindakan penangkapan dan kekerasan aparat Polri itu jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," kata Sugeng. Pernyataan IPW itu memperkuat temuan dari Komnas HAM ihwal pelanggaran hak asasi manusia oleh anggota polisi.

Sugeng menyatakan pimpinan tertinggi Polri harus melaksanakan tindakan nyata untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi. "Lantaran pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya," tuturnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara, menjelaskan hasil pertemuan dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pertemuan pada Minggu, 13 Februari 2022 itu membahas soal dugaan kasus kekerasan terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.

Beka menyampaikan temuan awal Komnas HAM memang ada kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga Wadas. Selain itu, kata dia, Komnas juga meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk mengembalikan barang-barang warga yang disita. “Dan itu langsung diperintahkan oleh Kapolda, barang-barang warga yang disita akan dikembalikan hari ini,” ujar Beka saat dihubungi pada Senin, 14 Februari 2022.

Lebih lanjut, IPW menilai dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 34 dengan jelas disebutkan: Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Selain itu, Polda Jateng melalui penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan anggotanya, telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, kata Sugeng, seharusnya anggota Polri yang melaksanakan penegakan hukum harus berdasar aturan hukum.

"Tak kalah pentingnya, penangkapan sewenang-wenang dan terjadinya tindak kekerasan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri," ujar Sugeng.

Oleh sebab itu, IPW meminta kasus pelanggaran HAM terhadap warga Wadas harus dituntaskan tidak hanya oleh Polri, tapi juga Komnas HAM dan DPR dengan membuat pansus.

Baca: Insiden di Desa Wadas, IPW Minta Kapolri Copot Kapolda Jateng

MOH KHORY ALFARIZI






Polda Metro Jaya Tersangkakan Mahasiswa UI yang Meninggal, NasDem: Abaikan Perintah Kapolri

22 menit lalu

Polda Metro Jaya Tersangkakan Mahasiswa UI yang Meninggal, NasDem: Abaikan Perintah Kapolri

Taufik Basari menilai Polda Metro Jaya mengabaikan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus secara humanis.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

4 jam lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Usut Ulang Kematian Mahasiswa UI, Kapolda Metro Beri Tenggat Waktu Tim Pencari Fakta Bekerja

4 jam lalu

Usut Ulang Kematian Mahasiswa UI, Kapolda Metro Beri Tenggat Waktu Tim Pencari Fakta Bekerja

Kapolda Fadil Imran menyatakan, selain pembentukan tim internal dan eksternal pencari fakta mengusut ulang kematian Hasya Atallah Syahputra, ada target lain dalam penuntasan kasus kecelakaan lalu lintas, yang menewaskan mahasiswa UI, itu.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

7 jam lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Atas Perintah Kapolri, Polda Metro akan Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kematian Mahasiswa UI

8 jam lalu

Atas Perintah Kapolri, Polda Metro akan Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kematian Mahasiswa UI

Polda Metro akan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus tabrakan yang menyebabkan mahasiswa UI, Hasya Atallah Syahputra, meninggal dunia.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

1 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

1 hari lalu

Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

Menurut Gibran, pelemparan ke bus pemain Persis Solo terjadi karena polisi tidak tegas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan


Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

4 hari lalu

Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta turun tangan mengusut kematian Selvi.


Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

5 hari lalu

Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

Jokowi memuji kecepatan Kapolri dalam menanggapi kasus pemberian kopi susu saset ke bayi 7 bulan di Gowa. Ia pun menyingung peran Posyandu.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

8 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.