Bamsoet Dorong Dialog untuk Atasi Konflik Desa Wadas

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat menerima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, di Jakarta, Rabu (16/2/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), melakukan pendekatan dialogis dan humanis kepada warga Desa Wadas Purworejo. Jangan sampai ada paksaan terhadap warga untuk mengalihkan hak kepemilikan lahannya, apalagi sampai melakukan tindakan represif.

Pembangunan Bendungan Bener telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Ditargetkan beroperasi pada 2023- 2025, dengan kapasitas daya tampung air mencapai 100,94 meter kubik. Keberadaan bendungan itudiharapkan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, penyediaan air bersih 1,60 meter kubik per detik dan menghasilkan listrik 6,00 megawatt.

"Untuk mewujudkannya, perlu dukungan masyarakat Desa Wadas, yang lahannya akan digunakan untuk penambangan batu andesit, sebagai material pembangunan bendungan. Karenanya pendekatan dialogis dan humanis sangat diperlukan sehingga warga yang setuju maupun yang belum setuju dengan pengalihan hak lahannya, bisa diajak duduk bersama dengan komunikasi yang intensif," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, di Jakarta, Rabu 16 Februari 2022.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan dialogis dan humanis juga harus dilakukan oleh aparat kepolisian yang ditugaskan di Desa Wadas. Keberadaan mereka disana untuk pengawalan dan penjagaan masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik horizontal maupun terprovokasi antar sesama. Bukan untuk menebar teror ataupun ketakutan di masyarakat.

"Aparat kepolisian harus melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang prediktif, responsibiltas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) terhadap seluruh warga baik yang setuju maupun tidak setuju. Selain,  mengedepankan keadilan restoratif  untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Bamsoet mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, Pemprov Jateng, BPN, dan BBWS harus melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. Perlu re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

"Pembayaran ganti rugi kepada warga masyarakat yang telah setuju lahannya dipindahkan harus segera dilakukan pemerintah. Bagi warga yang tidak setuju hak lahannya dialihkan perlu dilakukan upaya dialogis, tanpa paksaan serta tidak mencederai hak-hak masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada warga bahwa penambangan batu andesit di Desa Wadas bukan dalam bentuk eksploitasi besar-besaran dengan tujuan komersil. Melainkan sepenuhnya untuk kepentingan pembuatan Bendungan Bener.

"Sehingga penambangan tidak dilakukan secara sporadis dengan merusak alam dan lingkungannya. Pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada warga bahwa mereka akan selalu dilibatkan dalam berbagai proyek penambangan, maupun kegiatan ekonomi lainnya dalam mendukung pembangunan Bendungan Bener," kata Bamsoet. (*)






Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

5 hari lalu

Pimpinan MPR: Biaya Haji dari Kemenag Baru Usulan

Yandri meminta Kementerian Agama dan Panja Komisi VIII untuk memelototi semua item yang menyangkut semua besaran ongkos haji.


Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

6 hari lalu

Peringati Hari Patriotik, Fadel Siap Perjuangkan Nani Wartartabone Jadi Nama Bandara

Pemda Gorontalo sudah menyiapkan suratnya, tinggal mengantarkan kepada Menteri Perhubungan.


Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

6 hari lalu

Bamsoet Dukung UI Racing Team Ikut Kompetisi di Eropa

Bamsoet berharap BUMN hingga kalangan swasta memberi dukungan dengan menjadi sponsor untuk UI Racing Team.


Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

7 hari lalu

Bamsoet Pastikan Anggaran untuk Masifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang akan ditingkatkan dari semula hanya empat kali menjadi enam kali dalam setahun.


Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

7 hari lalu

Rapim MPR: Pergantian Pimpinan MPR dari DPD Tunggu Inkracht

MPR tidak akan mencampuri urusan internal DPD.


Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

7 hari lalu

Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan

Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tersebut tidak akan mengubah ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa.


Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

14 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

14 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.


Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa Wadas Gelar Aksi Lilitkan Stagen di Pohon

24 hari lalu

Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa Wadas Gelar Aksi Lilitkan Stagen di Pohon

Para perempuan Desa Wadas melakukan aksi simbolik di pohon-pohon yang selama ini jadi sumber penghidupan mereka. Tetap tolak tambang andesit.


Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

24 hari lalu

Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa menyodorkan sejumlah dokumen dalam persidangan di PTUN