TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menerangkan Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013. Menurut Satriwan, secara umum Kurikulum Merdeka hanya mendapatkan penyempurnaan pada beberapa aspek.
"Saya dengan tegas menyatakan, Kurikulum Merdeka tidak baru. Secara substansi memang ada perbaikan dan penyempurnaan dari Kurikulum 2013. Tapi dia tidak 100 persen barang baru," ujar Satriwan saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Februari 2022.
Beberapa hal baru dalam Kurikulum Merdeka, kata Satriwan, seperti misalnya dalam materi atau konten pelajaran yang tidak lagi padat. Sehingga guru dan siswa dapat mengelaborasi pembelajaran secara elastis atau fleksibel, baik secara struktur maupun impelentasi.
Ia mencontohkan, dalam Kurikulum Merdeka guru diberikan kebebasan mengatur waktu pelajaran asalkan memenuhi target per tahun, bukan lagi per pekan.
"Fleksibilitas guru dalam memberikan pelajaran seperti termuat dalam Kurikulum Merdeka, seperti tidak lagi diatur berdasarkan jam yang kaku," kata Satriwan.
Selain itu, guru tidak lagi dikejar ketuntasan pembelajaran atau materi. Sebab dalam Kurikulum Merdeka, Satriwan mengatakan bobot materi pembelajaran dan teori hanya sebesar 70 persen. Sedangkan 30 persen sisanya murid akan diberikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Dalam proyek ini, siswa bakal mengimplementasikan Pancasila kepada seluruh mata pelajaran yang diikutinya.
"Ini project base learning, ada kolaborasi anak-anak dan mata pelajaran. Proyek ini basisnya lintas mata pelajaran dan ada rapor sendiri," kata Satriwan.
Hal baru lainnya dalam Kurikulum Merdeka, guru nantinya dibebaskan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jika sebelumnya RPP yang guru buat berdasarkan arahan dari Kementrian Pendidikan, kini mereka bisa merancangnya sendiri sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.
Bahkan, kata Satriwan, guru bisa membuat RPP dalam satu lembar saja. Dengan kebebasan ini, diharapkan RPP setiap guru bakal berbeda karena menyesuaikan kemampuan serta target setiap anak didiknya.
"Tapi apakah kurikulum ini lebih Unggul dari Kurikulum 2013? Kami belum bisa mengatakannya," kata Satriwan.
Satriwan mengatakan, sebelum diluncurkan Nadiem pada Jumat pekan lalu, Kurikulum Merdeka baru diimplementasikan ke 2.500 sekolah penggerak selama enam bulan. Sehingga pihaknya merasa terlalu dini mengambil kesimpulan tentang efektivitas Kurikulum Merdeka.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Kurikulum Darurat Dipakai 31,5 Persen Sekolah di Indonesia Selama Pandemi
