Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013

Reporter

image-gnews
Wadon Wadas yang beranggotakan petani perempuan Wadas terus berjaga di hutan atau pos jaga Randu Parang. Menolak pengukuran tanah oleh BPN terkait proyek Bendungan Bener. (Dok. Istimewa)
Wadon Wadas yang beranggotakan petani perempuan Wadas terus berjaga di hutan atau pos jaga Randu Parang. Menolak pengukuran tanah oleh BPN terkait proyek Bendungan Bener. (Dok. Istimewa)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Selasa, 8 Februari 2022, sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo ditangkap oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini terjadi bersamaan dengan masuknya ratusan aparat kepolisian ke Desa Wadas untuk melakukan pengukuran lokasi rencana penambangan material bagi Bendungan Bener.

Menurut rilis dari Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA) ada sekitar 40 orang warga Wadas ditangkap oleh aparat kepolisian berkaitan dengan aksi penolakan pengukuran di Desa Wadas. Selain itu, menurut rilis berbagai lembaga, seperti LBH Yogyakrta, Walhi, Greenpeace, dan Front Nahdliyyin menyebutkan bahwa aparat kepolisian melakukan pengepungan kepada warga yang masih bertahan di Wadas. Hingga pagi ini, seruan Wadas Melawan terus bergema di berbagai media sosial.

Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi permasalahan tambang di Desa Wadas ini?

Tahun 2013

Pada 2013, warga Wadas telah mendengar akan ada pembangunan di daerah Purworejo dan Wonosobo, yaitu pembangunan bendungan dan Desa Wadas menjadi salah satu desa yang akan terdampak dari pembangunan tersebut.

Tahun 2015

Pada 2015, terdapat perusahaan swasta yang melakukan pengeboran tanah di dua lokasi dengan kedalaman 75 dan 50 meter di Desa Wadas. Pengeboran tanah ini memiliki tujuan untuk menjadi bahan uji di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO).

Tahun 2017

  1. 4 September

BBWS-SO menempelkan spanduk yang berisi permohonan izin lingkungan di seluruh desa yang akan terdampak pembangunan Bendungan Bener. Hal ini dilakukan oleh BBWS-SO karena menjadi pemrakarsa proyek. Namun, dalam izin tersebut tidak mencantumkan nama Desa Wadas. Hal ini menjadi hal yang aneh karena dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Desa Wadas menjadi salah satu desa yang terdampak.

  1. 10 November

Pada 10 November 2017, dua warga Desa Wadas bersama dengan Kepala Desa Wadas diundang ke Hotel Sanjaya Purworejo. Saat itu, mereka diberi dokumen AMDAL Bendungan Bener. Sayangnya, banyak warga Desa Wadas yang tidak diberi pemahaman ataupun sosialisasi mengenai AMDAL tersebut. Oleh karena itu, banyak warga Desa Wadas yang beranggapan bahwa pembangunan proyek tersebut tidak memerhatikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

Tahun 2018

  1. 26 Februari

Pada 26 Februari 2018, terdapat sebuah pengumuman yang diterima oelh masyarakat mengenai pengeadaan tanah yang diperuntukan bagi pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Wonosobo dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 590/0001933.

  1. 8 Maret

Pada 8 Maret 2018, pemerintah tetap menerbitkan izin lingkungan dan mengumumkannya secara luas. Dalam izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terdapat wilayah Desa Wadas sebagai salah satu desa terdampak lingkungan dan menjadi lokasi pembebasan lahan untuk menunjang pembangunan Bnedungan Bener. Sayangnya, hal ini dilakukan tanpa izin dari warga Desa Wadas. Oleh karena itu, pada 8 Maret 2018 warga Wadas membentuk sebuah paguyuban bernama Gerakan MAsyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPA DEWA).

  1. 27 Maret

Pada 27 Maret 2018, BBWS-SO melakukan sosialisasi mengenai pengadaan tanah terkait pembangunan Bendungan Bener kepada warga Desa Wadas di Balai Desa Wadas. Namun, dalam pertemuan tersebut warga Desa Wadas menyatakan penolakan atas penambangan kuari di wilayahnya dan melakukan wlakout dalam pertemuan tersebut.

  1. 6 April

Pada 6 April 2018, terjadi mediasi antara BBWS-SO dengan warga Desa Wadas yang melakukan penolakan. Namun, warga Wadas tetap menolak tanpa syarat terkait penambangan kuari di wilayah mereka.

  1. 26 April

Pada 26 April 2018, BBWS-SO mengadakan sebuah konsultasi publik terkait pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. BBWS-SO melakukan pertemuan tersebut sebagai upaya untuk melakukan pendataan warga terdampak dan meminta warga Desa Wadas yang hadir mengisi daftar hadir dan tanpa sepengetahuan warga, data tersebut digunakan sebagai bukti persetujuan warga dan prasyarat bagi terbitnya izin.

Tahun 2019

  1. September

Pada September 2019, menurut rilis LBH Yogyakarta terdapat 11 warga Wadas yang sempat ditangkap dan saat itu juga terjadi pengepungan di wilayah Wadas.

  • Tahun 2020
  1. November

Pada November 2020, GEMPA DEWA melaporkan adanya maladmisnitrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, seperti Gubernur Jawa Tengah dan BBWS-SO kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Tahun 2021

  1. 22-23 April 2021

Pada 22 April 2021, warga Desa Wadas menghadang aparat yang akan melakukan sosialisasi pemasangan patok trase dan bidang tanah. Selain itu, terjadi bentorkan antara aparat keamanan dengan warga Wadas dan 12 orang ditangkap oleh aparat keamanan.

  1. 20 September 2021

Sejak 20 September 2021, beberapa aparat kepolisian dari Polres Purworejo kerap kali melakukan patroli berkeliling Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap dan patroli ini membuat warga Wadas resah.

  1. November 2021

Pada Noveber 2021, aparat kepolisian juga rutin melakukan patroli di desa Wadas dan membuat warga resah. Para warga mengadukan hal ini kepada LBH Yogyakarta.

Tahun 2022

  1. 8 Februari 2022

Pada 8 Februari 2022, terjadi pengerahan aparat dan pengepungan yang dilakukan oleh aparat ke Desa Wadas. Selain itu, pada 8 Februari 2022, aparat kepolisian juga menangkap sekitar 40 orang, termasuk anak-anak. Selain itu, akses Internet di Desa Wadas juga terganggu.

EIBEN HEIZIER

Baca: Polisi Tangkap 64 Warga Wadas 10 di Antaranya di Bawah Umur

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

 

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syarat dan Cara Kunjungi Narapidana di Berbagai Rutan, Tak Bawa Ponsel dan Dilarang Bercelana Pendek

7 hari lalu

Warga binaan permasyarakatan (WBP) memeluk keluarganya saat menerima kunjungan di Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak di Sungai Raya Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin, 11 Juli 2022. Terhitung mulai 11 Juli 2022, warga binaan permasyarakatan di Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan di wilayah Kalimantan Barat sudah dapat menerima kunjungan tatap muka dari keluarga inti yang telah menjalani vaksinasi booster, setelah selama dua tahun sebelumnya kunjungan ditiadakan karena pandemi COVID-19. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
Syarat dan Cara Kunjungi Narapidana di Berbagai Rutan, Tak Bawa Ponsel dan Dilarang Bercelana Pendek

Keluarga narapidana dapat mengunjungi di rutan atau lapas dengan berbagai ketentuan dan syarat. Apa saja?


10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

7 hari lalu

Guru besar, dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memberikan pernyataan sikap di Gedung Isola Kampus UPI, Bandung, Jawa Barat, Senin 5 Februari 2024. Dalam pernyataan sikapnya, civitas akademika UPI meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini dimulai dari artikel berjudul '10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas'.


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

7 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


Lebaran 2024, Ada Pos Ramah Ibu Anak di Bandara Soekarno-Hatta

8 hari lalu

Polwan Polres Bandara Soekarno-Hatta  memandu anak-anak menggambar dan bermain  di Pos Ramah Ibu Anak Ramadhan Presisi 2024, sembari menunggu jadwal pesawat berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 9 April 2024. TEMPO/AYU CIPTA
Lebaran 2024, Ada Pos Ramah Ibu Anak di Bandara Soekarno-Hatta

Ada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Booth Mobile dan Pos Ramah Ibu Anak Ramadhan di Bandara Soekarno-Hatta pada musim Lebaran kali ini.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Ungkap Ada Gesekan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK Minta Presiden Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

16 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan antan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Ungkap Ada Gesekan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK Minta Presiden Jadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap selama ini ada gesekana antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi.


Penembakan Massal di Finlandia, Satu Tewas dan Dua Luka Serius

16 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Penembakan Massal di Finlandia, Satu Tewas dan Dua Luka Serius

Kementerian Pendidikan Finlandia terkejut dengan peristiwa penembakan massal di sebuah sekolah di Vantaa, Finlandia


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

23 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

23 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Sidang Perdana Sengketa Pemilu Digelar Besok, 400 Polisi Siaga di MK

Sebanyak 400 aparat kepolisian akan bersiaga selama sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK)


Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

24 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Mendag Zulkifli Hasan Gandeng Kepolisian untuk Jaga Stabilitas Bahan Pokok Momen Lebaran 2024

Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan menggandeng Kepolisian untuk menjaga stabilitas bahan pokok selama Lebaran 2024.