Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Fraksi Ingin RUU TPKS Mengatur Zina dan Gay

Reporter

image-gnews
Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah fraksi di DPR menginginkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga mengatur zina dan homoseksualitas—yang mereka sebut penyimpangan seksual. Meski menginginkan urusan tersebut diatur, mereka akhirnya juga menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi inisiatif DPR.

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, mengatakan mendukung beleid ini. “Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Tetapi kami menolak kekerasan dan penyimpangan seksual,” kata Rizki Aprilia dari PDI Perjuangan dalam rapat paripurna di DPR, Selasa, 18 Januari 2022.

Partai Gerindra juga menginginkan agar beleid ini jangan sampai cenderung melindungi gay dan seks bebas.

“Ada frasa dalam salah satu pasal yang berbunyi penegak hukum tidak boleh menjustifikasi gaya hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual korban dan saksi,” kata Reny Astuti yang mewakili fraksi ini. “Kami menilai frasa ini berpotensi melindungi perilaku seks menyimpang dan seks bebas sehingga harus dihapus.”

Ketakutan para politikus ini terhadap gay dan seks bebas diambil berdasarkan kacamata konservatif. Keinginan mengatur gaya hidup seseorang ini sebelumnya juga diatur dalam pembahasan Rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beleid yang juga tengah dibahas ini misalnya akan memperluas definisi sejumlah pasal yang mengatur pemerkosaan, perzinaan, dan pencabulan agar juga mengatur hubungan seks yang didasari suka sama suka meski tanpa ikatan nikah dan dilakukan oleh sesama jenis kelamin.

Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menginginkan RUU ini tidak diartikan sebagai beleid yang melindungi pelaku seks bebas dan gay.

“Sepanjang RUU ini tidak bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat serta tidak memberikan jalan bagi seks bebas, gay, lesbian, biseksual, transgender, dan LGBT, maka fraksi PPP dengan mengucapkan bismillah menyetujui RUU ii sebagai inisiatif,” kata Illiza Saaduddin Jamal dari PPP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU ini sama sekali karena tak mengatur tentang zina dan gay. Sejak awal, dua hal ini memang menjadi perhatian utama partai yang identik dengan pemilih muslim ini.

“Kami menolak RUU TPKS untuk diusulkan sebagai usul DPR,” kata Kurniasih Mufidayati dari PKS. “Bukan karena kami menolak perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tetapi karena RUU ini belum komprehensif membahas soal zina dan penyimpangan seksual.”

Fraksi-fraksi lainnya tak menyebut mengenai zina dan keinginan mengatur ranah pribadi gay. Partai Amanat Nasional dan Demokrat, misalnya, hanya menyuarakan keinginan agar pembahasan RUU TPKS ini nantinya juga condong pada pencegahan kekerasan seksual.

Karena penolakan hanya dari PKS, RUU ini akhirnya tetap disahkan sebagai RUU inisistiaf DPR. Dengan demikian, DPR tinggal menunggu surat presiden yang akan menunjuk wakil pemerintah untuk pembahasan. Daftar inventarisasi masalah dari pemerintah juga akan dikirimkan ke DPR.

INDRI MAULIDAR

 
Baca: Aktivis Perempuan Menilai 2 Usulan PKS di Luar Konteks RUU TPKS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

15 jam lalu

Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)
Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN.


Anies dan PKS Tolak IKN, Berikut 5 Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau proyek Tol IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Anies dan PKS Tolak IKN, Berikut 5 Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

Sejumlah negara pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. Namun, beberapa di antaranya dinilai gagal. Bagimana dengan IKN?


Tak Hanya Partai Politik yang Tandatangani, Begini Bunyi Deklarasi Pemilu Damai 2024 KPU

20 jam lalu

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.  TEMPO/Subekti.
Tak Hanya Partai Politik yang Tandatangani, Begini Bunyi Deklarasi Pemilu Damai 2024 KPU

KPU mendeklarasikan Pemilu Damai 2024 dalam Rakornas Sentra Gakkumdu. Bagaimana bunyi deklarasi Pemilu Damai 2024 ini?


PKS dan Anies Baswedan Tolak Proyek IKN Bikin Investor Ragu? Bos Apindo: Musti Diyakinkan

22 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PKS dan Anies Baswedan Tolak Proyek IKN Bikin Investor Ragu? Bos Apindo: Musti Diyakinkan

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan kemungkinan investor ragu berinvestasi untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur setelah salah satu partai dan pasangan Capres ingin mempertahankan ibu kota di DKI Jakarta.


PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

1 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menanggapi soal pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan capres Anies Baswedan soal IKN.


GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

1 hari lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024


Kritik Anies Baswedan Soal IKN, PKS Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota Jika Menang Pemilu 2024

1 hari lalu

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan pidato dihadapan pendukungnya saat menghadiri senam sehat bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 10 September 2023. Acara tersebut diikuti ribuan kader PKS dan sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kritik Anies Baswedan Soal IKN, PKS Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota Jika Menang Pemilu 2024

Anies Baswedan mengkritik proyek IKN. PKS akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara jika menang pemilu 2024. Ini alasannya.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Janji Prabowo tentang BBM Dikritik

2 hari lalu

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 13 November 2023. ANTARA/Ilham Kausar
Terkini: Gaji dan Tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Janji Prabowo tentang BBM Dikritik

Berita terkini: Gaji dan tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, janji Prabowo tentang BBM dikritik.


Ridwan Kamil Targetkan Prabowo Raih 60 Persen Suara di Jabar, PKS: Jawa Barat Basis Kami

2 hari lalu

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) saat menghadiri acara jalan sehat bersama pendukungnya di Kota Depok, Sabtu, 28 Oktober 2023. Foto: PKB.id
Ridwan Kamil Targetkan Prabowo Raih 60 Persen Suara di Jabar, PKS: Jawa Barat Basis Kami

PKS bahkan menargetkan di sejumlah kota yang selama ini dimenangkannya akan bisa meraih suara 80 persen untuk Anies-Muhaimin.


Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN

2 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan  saat menghadiri kick off pemenangan kampanye Nasional PKS untuk 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Depok, Ahad, 26 November 2023. Foto: TEMPO/Ricky Juliansyah
Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN

Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dibangun Presiden Jokowi. Ini alasannya