Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Fraksi Ingin RUU TPKS Mengatur Zina dan Gay

Reporter

Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah fraksi di DPR menginginkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga mengatur zina dan homoseksualitas—yang mereka sebut penyimpangan seksual. Meski menginginkan urusan tersebut diatur, mereka akhirnya juga menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi inisiatif DPR.

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, mengatakan mendukung beleid ini. “Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Tetapi kami menolak kekerasan dan penyimpangan seksual,” kata Rizki Aprilia dari PDI Perjuangan dalam rapat paripurna di DPR, Selasa, 18 Januari 2022.

Partai Gerindra juga menginginkan agar beleid ini jangan sampai cenderung melindungi gay dan seks bebas.

“Ada frasa dalam salah satu pasal yang berbunyi penegak hukum tidak boleh menjustifikasi gaya hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual korban dan saksi,” kata Reny Astuti yang mewakili fraksi ini. “Kami menilai frasa ini berpotensi melindungi perilaku seks menyimpang dan seks bebas sehingga harus dihapus.”

Ketakutan para politikus ini terhadap gay dan seks bebas diambil berdasarkan kacamata konservatif. Keinginan mengatur gaya hidup seseorang ini sebelumnya juga diatur dalam pembahasan Rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Beleid yang juga tengah dibahas ini misalnya akan memperluas definisi sejumlah pasal yang mengatur pemerkosaan, perzinaan, dan pencabulan agar juga mengatur hubungan seks yang didasari suka sama suka meski tanpa ikatan nikah dan dilakukan oleh sesama jenis kelamin.

Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menginginkan RUU ini tidak diartikan sebagai beleid yang melindungi pelaku seks bebas dan gay.

“Sepanjang RUU ini tidak bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat serta tidak memberikan jalan bagi seks bebas, gay, lesbian, biseksual, transgender, dan LGBT, maka fraksi PPP dengan mengucapkan bismillah menyetujui RUU ii sebagai inisiatif,” kata Illiza Saaduddin Jamal dari PPP.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU ini sama sekali karena tak mengatur tentang zina dan gay. Sejak awal, dua hal ini memang menjadi perhatian utama partai yang identik dengan pemilih muslim ini.

“Kami menolak RUU TPKS untuk diusulkan sebagai usul DPR,” kata Kurniasih Mufidayati dari PKS. “Bukan karena kami menolak perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, tetapi karena RUU ini belum komprehensif membahas soal zina dan penyimpangan seksual.”

Fraksi-fraksi lainnya tak menyebut mengenai zina dan keinginan mengatur ranah pribadi gay. Partai Amanat Nasional dan Demokrat, misalnya, hanya menyuarakan keinginan agar pembahasan RUU TPKS ini nantinya juga condong pada pencegahan kekerasan seksual.

Karena penolakan hanya dari PKS, RUU ini akhirnya tetap disahkan sebagai RUU inisistiaf DPR. Dengan demikian, DPR tinggal menunggu surat presiden yang akan menunjuk wakil pemerintah untuk pembahasan. Daftar inventarisasi masalah dari pemerintah juga akan dikirimkan ke DPR.

INDRI MAULIDAR

 
Baca: Aktivis Perempuan Menilai 2 Usulan PKS di Luar Konteks RUU TPKS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ragam Komentar PKS soal PSI yang Gencar Dorong Kaesang Maju Pilkada Depok

1 hari lalu

Kaesang Anak Jokowi Terus Dikenalkan ke Warga, PSI: 2024 Depok Merdeka dari PKS
Ragam Komentar PKS soal PSI yang Gencar Dorong Kaesang Maju Pilkada Depok

PKS buka suara soal gencarnya PSI yang dorong Kaesang Pangarep untuk maju Pilkada Depok 2024.


PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

2 hari lalu

Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid, menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

PSI tengah sibuk mendorong Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. PKS merespons manuver ini.


Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

2 hari lalu

Anies Baswedan usai mengisi kuliah umum di acara Orientasi Caleg DPR RI Partai NasDem di NasDem Tower, Jumat 2 Juni 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

Nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan telah mengerucut ke satu nama.


Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

2 hari lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Anak Jokowi Didukung Maju Pilkada Depok, Pangi: Tak Akan Semulus Gibran dan Bobby

Kaesang Pangarep didukung maju di Pilkada Depok. Tapi, dia tak memiliki latar belakang dan silsilah dengan Depok.


5 Hal Soal Rencana Kaesang Maju Wali Kota Depok yang Bikin Panas PKS

2 hari lalu

Billboard baru Kaesang Pangarep yang dipasang DPD PSI Depok di Jalan Margonda, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
5 Hal Soal Rencana Kaesang Maju Wali Kota Depok yang Bikin Panas PKS

Rencana Kaesang maju jadi Wali Kota Depok dimulai dari pemasangan baliho oleh PSI, dukungan dari GP Center, hingga komentar dari PKS.


Guru Besar Psikologi Politik UI: Kaesang Harus Manfaatkan Pengaruh Bapaknya untuk Jadi Wali Kota Depok

3 hari lalu

Suasana diskusi saat deklarasi Relawan Sang Menang pendukung Kaesang Pangarep di Cornelis Coffie, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar Psikologi Politik UI: Kaesang Harus Manfaatkan Pengaruh Bapaknya untuk Jadi Wali Kota Depok

Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan Kaesang memiliki banyak kemewahan politik yang harus ia manfaatkan untuk jadi Wali Kota Depok.


Kaesang Diminta Jangan Sia-siakan Momentum untuk Terjun di Pilkada Depok 2024

3 hari lalu

Suasana diskusi saat deklarasi Relawan Sang Menang pendukung Kaesang Pangarep di Cornelis Coffie, Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kaesang Diminta Jangan Sia-siakan Momentum untuk Terjun di Pilkada Depok 2024

Pakar psikologi UI ini mengatakan, bila Kaesang maju di Pilkada Depok, jangan dikatakan Jokowi abuse of power karema semua lewat pemilu.


Anies Baswedan Temui SBY dan AHY di Pacitan Hari Ini, Bahas Soal Cawapres?

3 hari lalu

Silahturahmi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ke kediaman Capres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan di di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 April 2023. Foto Istimewa
Anies Baswedan Temui SBY dan AHY di Pacitan Hari Ini, Bahas Soal Cawapres?

Anies Baswedan akan menemui SBY dan AHY di Pacitan, Jawa Timur, hari ini.


Tak Masuk Bursa Cawapres PKS, Sandiaga Uno Merapat ke PPP?

3 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno tampak bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di acara Rapimnas GPK di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023/ Tika Ayu/Tempo
Tak Masuk Bursa Cawapres PKS, Sandiaga Uno Merapat ke PPP?

Sandiaga Uno dipastikan PKS tidak masuk bursa cawapres Anies Baswedan. Kehadiran Sandi di acara Rapimnas GPK diduga merupakan sinyal merapat ke PPP.


Sandiaga Uno Minta Waktu 2 Bulan Untuk Bergabung ke PPP, Romi: Kita Ikuti Saja

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023/Ima Dini/Tempo
Sandiaga Uno Minta Waktu 2 Bulan Untuk Bergabung ke PPP, Romi: Kita Ikuti Saja

PPP tak keberatan dengan permintaan waktu yang diajukan Sandiaga Uno untuk menetapkan pilihannya.