TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan wacana pemerintah untuk menjalankan vaksin booster berbayar akan tetap berjalan.
Ia menyebut program ini dibuat untuk memberi opsi vaksin yang lebih variatif pada masyarakat. "(Tujuannya) memberikan opsi dan akses kepada masyarakat yang tentunya akan prefer memilih jenis merk vaksin tertentu," kata Nadia saat dihubungi, Ahad, 9 Januari 2022.
Nadia menuturkan hingga saat ini, baru 244 kabupaten/kota yang bisa melaksanakan vaksinasi booster. Daerah-daerah tersebut dipilih karena telah memenuhi persyaratan telah mencapai minimal 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua. Vaksin Covid-19 berbayar ini akan dimulai 12 Januari 2022.
Vaksinasi booster sendiri mendapat kritikan dan penolakan dari koalisi masyarakat sipil. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, melihat vaksin booster ini bisa menimbulkan disparitas antara golongan menengah bawah saat ini banyak yang masih belum mendapat akses vaksin sama sekali, dengan golongan menengah ke atas.
"Sehingga mereka yang mendapatkan vaksin, terutama vaksin berbayar dan vaksin booster, ini pemulihannya akan lebih cepat. Pendapatannya akan lebih besar dibanding mereka yang tak mendapatkan akses atau harus berbayar," kata Bhima.
Baca juga: Rencana Vaksin Booster Dinilai Bisa Munculkan Ketimpangan di Masyarakat
