Karir Moncer Eks Tim Mawar di Era Jokowi: Pangdam Jaya Hingga Pejabat Kemenhan

Mayjen TNI Untung Budiharto. Foto : BNPT

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangkatan Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya menuai kritik dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Mereka menyinggung peran Untung sebagai eks anggota Tim Mawar Kopassus.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pengangkatan Untung menambah bukti bahwa negara tidak melihat rekam jejak seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Pengangkatan Untung juga dinilai menunjukkan ketidakadilan dan menyakiti keluarga korban yang sudah berjuang selama 24 tahun.

"Seharusnya, yang dilakukan pemerintah adalah mencari orang-orang hilang dan ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED), bukan terus memberikan ruang aman bagi para terduga pelaku pelanggaran HAM berat,” kata Koordinator KontraS Fatia Maulidyanti, Jumat, 7 Januari 2021.

Melansir dari laporan Majalah Tempo pada Desember 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Adapun anggotanya, selain Bambang sebagai komandan, terdiri atas 11 orang, yaitu Kapten Inf. F.S. Mustajab, Kapten Inf. Nugroho Sulistiobudi, Kapten Inf. Julius Stefanus, Kapten Inf. Untung Budiarto, Kapten Inf. Dadang Hindrayuda, Kapten Inf. Joko Budi Utomo, Kapten Inf. Fauka Nurfarid, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi.

Tim ini disebut-sebut terlibat menculik dan menghilangkan sejumlah aktivis pada masa itu. Kasus penculikan tersebut telah diadili oleh Mahkamah Militer.

Setelah kasus ini disidang, Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta menghukum Bambang 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Multhazar sebagai Wakil Komandan Tim Mawar, Nugroho, Julius Stefanus, dan Untung Budi, masing-masing 20 bulan penjara, dan juga memecat mereka sebagai anggota TNI. Namun, mereka tak jadi diberhentikan setelah mengajukan permohonan banding atas vonis Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta.

Pada 2016, empat eks anggota Tim Mawar yang pernah divonis bersalah –tiga bahkan dipecat dari TNI-- diangkat kembali dengan menyandang pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Mereka adalah Kolonel Inf Fauzambi Syahrul Multazhar (Wakil Komandan Tim Mawar yang dulu bernama Fausani Syahrial Multhazar), Kolonel Inf Drs Nugroho Sulistyo Budi, Kolonel Inf Yulius Selvanus dan Kolonel Inf Dadang Hendra Yuda.

Dua eks anggota Tim Mawar, Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus kini menjabat pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Masing-masing menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dan Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.






Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

3 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


KTT G20, Australia Bahas Dugaan Pelanggaran Ham oleh Cina

13 hari lalu

KTT G20, Australia Bahas Dugaan Pelanggaran Ham oleh Cina

Walau topik resmi dari KTT G20 adalah ketahanan pangan. Namun, isu pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para pemimpin negara.


Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

15 hari lalu

Komisioner Komnas HAM yang Baru Resmi Terbentuk, Begini Strukturnya

Atnike Nova Sigiro berharap dewan komisioner Komnas HAM yang baru terbentuk tersebut bisa bekerja secara maksimal dalam penegakan HAM di Indonesia.


Dirjen HAM Kemenkumham Janjikan Penanganan di Papua Bakal Lebih Humanis

18 hari lalu

Dirjen HAM Kemenkumham Janjikan Penanganan di Papua Bakal Lebih Humanis

Pemerintah mendapatkan beberapa catatan dalam Universal Periodic Review (UPR) dalam masalah penegakan HAM di Papua.


Amnesty International Indonesia Kritik Laporan Soal Papua di UPR Dewan HAM PBB

19 hari lalu

Amnesty International Indonesia Kritik Laporan Soal Papua di UPR Dewan HAM PBB

Amnesty International Indonesia mengkritik pernyataan pemerintah agar membedakan antara pelanggaran HAM dan penegakan hukum di sidang PBB.


Komnas HAM Akan Ungkap Laporan Tragedi Kanjuruhan Usai Dapat Keterangan FIFA

36 hari lalu

Komnas HAM Akan Ungkap Laporan Tragedi Kanjuruhan Usai Dapat Keterangan FIFA

Komnas HAM menyatakan bahwa akan mengungkap hasil investigasi dari Tragedi Kanjuruhan. Hasil investigasi dari Komnas HAM itu akan diungkap setelah mendapat keterangan dari induk sepakbola FIFA


Komnas HAM Pertanyakan Komitmen HAM FIFA pada Tragedi Kanjuruhan

37 hari lalu

Komnas HAM Pertanyakan Komitmen HAM FIFA pada Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM meminta keterangan FIFA mengenai pengawasannya terhadap PSSI sebagai anggota mereka


Lanjutkan Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Hartono Sebut DKI Butuh Data Kodam Jaya

37 hari lalu

Lanjutkan Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Hartono Sebut DKI Butuh Data Kodam Jaya

Heru Budi Hartono mengatakan pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung bukanlah tugas utama Pangdam Jaya.


Resensi Buku Mencintai Munir: Pesan untuk Melawan Lupa dan Mencintai Munir

52 hari lalu

Resensi Buku Mencintai Munir: Pesan untuk Melawan Lupa dan Mencintai Munir

Istri akvitis hak asasi manusia (HAM) Munir, Suciwati, merilis buku berjudul "Mencintai Munir".


Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

53 hari lalu

Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

Amnesty mencatat kebebasan sipil di Indonesia selama kurun waktu 2019-2022 terus tergerus dengan temuan 328 kasus