TEMPO.CO, Jakarta - Vaksinasi booster rencananya mulai diberikan pada masyarakat pada Januari 2022 mendatang. Meski begitu, hingga saat ini Kementerian Kesehatan masih belum selesai mematangkan skema pemberian vaksin dosis ketiga bagi masyarakat tersebut.
"Ini kebijakannya belum final ya. Jadi ditunggu dulu," kata Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi, saat dihubungi, Rabu, 15 Desember 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengatakan ada dua skenario pemberian vaksin booster pada masyarakat. Pertama bagi lansia dan PBI (penerima bantuan iuran) non lansia, biaya vaksinasi booster itu akan ditanggung oleh negara. Sedangkan untuk sisanya, biaya akan ditanggung masing-masing.
"Itu kita akan buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan menjualnya ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses terhadap pilihannya juga lebih banyak," kata Budi pada rapat dengan DPR, Selasa, 14 Desember 2021.
Budi mengatakan secara total ada 83,1 juta orang yang akan menerima vaksin booster dari dana APBN. Itu terdiri dari lansia sebanyak 21,5 juta, dan PBU non lansia sebanyak 61,6 juta. Ditambah cadangan, Budi mengatakan total vaksin booster dari APBN yang dibutuhkan adalah sekitar 92 juta dosis.
Sedangkan vaksin booster non APBN, akan diberikan ke 125,2 juta orang, atau sekitar 139 juta dosis vaksin dengan tambahan wastage atau cadangan sekitar 10 persen.
Budi menegaskan bahwa vaksin yang akan digunakan sebagai booster, harus memenuhi syarat administrasi, yakni izin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Rekomendasi dari ITAGI pun diharapkan bisa keluar sebelum vaksin digunakan.
"Proses di WHO, BPOM, dan ITAGI ini masih bergerak. Karena penelitian terhadap booster pun masih berjalan," kata Budi.
Terkait dengan skema tarif bagi vaksin booster mandiri, Siti Nadia Tarmizi mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan pasti. Namun Menkes Budi Gunadi mengatakan nantinya harga vaksin ini akan ditentukan pemerintah.
"Harga batas atas dari produk dan layanan vaksin booster ini tetap akan ditentukan oleh pemerintah," kata dia.
Baca: Tinjau Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun, Jokowi: 26,5 Juta Anak akan Divaksin
