Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muncul Varian Omicron, Jokowi Minta Waspada dan Buat Mitigasi

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman pada 2022. Hal itu merespons munculnya varian baru Covid-19, yakni varian Omicron

"Di tahun 2022 pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara Indonesia," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 29 November 2021.

Selain varian lama, lanjut Jokowi, di beberapa negara telah muncul varian baru Covid-19 berjenis B.1.1.529 atau varian Omicron. Ia meminta agar semua pihak terus waspada.

"Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional," ujar Jokowi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia. Varian baru itu semula terdeteksi di Afrika Selatan dan kemudian ditemukan di sejumlah negara lain. "Sampai sekarang di Indonesia belum teramati adanya Varian Omicron ini," ujar Budi dalam konferensi pers, Ahad, 28 November 2021.

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencegah masuknya varian Omicron di antaranya melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara di Afrika, seperti Afrika Selatan, Botswana, Namibia. Lalu Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hongkong.

Sementara untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara yang tersebut akan dikarantina selama 14 hari.

Pemerintah juga akan menambah waktu karantina bagi WNA dan WNI dari luar negeri, selain dari negara di Afrika, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan penambahan masa karantina ini akan berlaku mulai 29 November 2021 pukul 00.01.  

Menkes Budi Gunadi menambahkan pemerintah akan memastikan semua kantor karantina, baik pelabuhan udara, laut, dan darat dipantau ketat untuk mencegah masuknya varian Omicron. "Untuk semua kedatangan internasional, nanti kalau ditemukan positif semuanya akan dilakukan genome sequencing untuk mendeteksi varian baru ini," ujar dia.

Baca: Ini Skema Pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta untuk WNA dari 11 Negara

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Nama Tanjung di Ujung Benua Afrika? Ini Jawabannya

7 menit lalu

Tanjung Agulhas, Afrika. Foto: Canva
Apa Nama Tanjung di Ujung Benua Afrika? Ini Jawabannya

Apa nama tanjung di ujung benua Afrika? Namanya yakni Tanjung Agulhas yang terkenal dengan pemandangan bagus serta keanekaragaman hayatinya.


Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

18 menit lalu

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Abdul diperiksa sebagai saksi  dalam penyidikan dugaan korupsi hibah dari anggaran APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022.TEMPO/Imam Sukamto
Profil Abdul Halim Iskandar, Abang Cak Imin yang Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi di bawah pemerintahan Jokowi. Rumah abang Cak Imin ini digeledah KPK.


Basuki Hadimuljono Pastikan Jokowi Berangkat Besok untuk Berkantor di IKN

48 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) menuruni tangga mimbar untuk memberikan hadiah sepeda kepada pemenang busana adat terbaik usai upacara penurunan duplikat Bendera Pusaka dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Basuki Hadimuljono Pastikan Jokowi Berangkat Besok untuk Berkantor di IKN

Basuki menyebutkan kali ini Presiden Jokowi tidak akan membatalkan niatnya untuk berkantor di IKN.


Jokowi Canangkan Pembangunan MRT Tomang - Medansatria Sepanjang 24,5 Kilometer

58 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan pembangunan MRT Lintas Timur - Barat Fase 1 Tahap 1 di MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Canangkan Pembangunan MRT Tomang - Medansatria Sepanjang 24,5 Kilometer

Menurut rencana, pembangunan rute MRT dengan 21 stasiun ini ditargetkan rampung pada 2031.


Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan pers soal pemberantasan judi online, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Budi Arie Setiadi mengatakan telah menutup 2.625.000 lebih situs judi online selama periode 17 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Budi Arie soal Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang: Erina Lagi Hamil, Gak Boleh Naik Angkutan Umum

Menkominfo Budie Arie Setiadi menjelaskan alasan Kaesang menggunakan jet pribadi karena sang istri, Erina Gudono sedang hamil besar.


Blak-blakan Jokowi dan Gibran soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam suasana santai. Istimewa/Captured dari channel Kaesang di Youtube
Blak-blakan Jokowi dan Gibran soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

Presiden Jokowi merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang dari perusahaan e-commerce asal Singapura, Shopee.


Jokowi Lantik Aida Suwandi sebagai Komisioner LPS

3 jam lalu

Aida Suwandi Budiman sebelum mengucap sumpah jabatan sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di hadapan Presiden Joko Widodo, Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik Aida Suwandi sebagai Komisioner LPS

Presiden Jokowi melantik Aida Suwandi sebagai sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).


Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) menjadi Menteri Sosial dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

Eddy Hartono menggantikan Komjen Rycko Amelza Dahniel yang telah purna tugas sebagai anggota kepolisian sejak 14 Agustus 2024.


Gibran Bantah Tudingan Rocky Gerung Soal Dugaan Terima Setoran Uang dari Menteri saat Jadi Wali Kota Solo

3 jam lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menjelaskan tentang kegiatan blusukannya bersama Paslon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 10 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Bantah Tudingan Rocky Gerung Soal Dugaan Terima Setoran Uang dari Menteri saat Jadi Wali Kota Solo

Gibran mengatakan, pemberitaan seputar pernyataan Rocky soal dirinya itu sudah distempel hoaks.


Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Pengamat: Tidak Efektif dan Boros Anggaran

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Pengamat: Tidak Efektif dan Boros Anggaran

Presiden Jokowi kembali melakukan reshufle kabinet, hari ini, Rabu, 11 September 2024. Kenapa disebut tidak efektif dan boros anggaran?