TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan Dewan akan berfokus mengawasi sejumlah isu dan permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. Ia mengatakan DPR selalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Maka dari itu, kata dia, DPR bakal mendorong pemerintah agar kinerjanya semakin baik.
"DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya, akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat," kata Puan dalam pidatonya di sidang paripurna DPR, Senin, 1 November 2021.
Puan mengatakan beberapa isu yang menjadi perhatian publik di antaranya kasus pinjaman online ilegal; rencana kenaikan upah minimum 2022; penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19.
Kemudian kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali; Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem; kesiapan Pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021; dan rencana Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.
Di masa persidangan ini, Puan melanjutkan, DPR juga bakal mengawasi regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Ia mengingatkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR ihwal kebijakan fiskal tahun 2022. Politikus PDI Perjuangan ini berujar, kebijakan fiskal 2022 mesti dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural.
Dia pun berharap pemerintah terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan pandemi Covid-19 serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial. "Agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat."
DPR, kata Puan, akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN Tahun 2022 agar berjalan baik. Ia mendorong pemerintah melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian, serta melakukan reformasi APBN dengan efektif.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
