Syarat Mengajukan Permohonan Sebagai Justice Collaborator

Reporter:
Editor:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Mantan pejabat pembuat komitmen Kemensos, Adi Wahyono, mengikuti sidang vonis secara daring di Pengadilan Tipikor dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Adi untuk menjadi Justice Collaborator. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan pejabat pembuat komitmen Kemensos, Adi Wahyono, mengikuti sidang vonis secara daring di Pengadilan Tipikor dari gedung KPK, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Adi untuk menjadi Justice Collaborator. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaMahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan atau PP pemberian remisi. Salah satu poinnya adalah remisi untuk koruptor tidak lagi mensyaratkan harus menjadi justice collaborator.

     

    Melansir dari Legal Smart Channel, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, justice collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar.

    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi “Seorang saksi, yang juga tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya”.

    Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu menyebutkan ini merupakan upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana kejahatan besar, maka harus memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus bagi setiap orang yang mengetahui, melapor, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum.

    Adapun jenis kejahatan yang dimaksud dalam SEMA ini adalah kejahatan terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, narkotika serta tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

    Sedangkan yang menjadi syarat dan pedoman hakim untuk menentukan seseorang sebagai justice collaborator tertera pada angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi:

    1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana yang dimaksud SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara di dalam proses peradilan;
    2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku  lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana

    Bila seorang pelaku tindak kejahatan telah memenuhi persyaratan di atas, maka dapat dikatakan sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dan mendapatkan pidana percobaan bersyarat khusus atau hakim menjatuhkan pidana berupa penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya.

     

    RAHMAT AMIN SIREGAR

    Baca juga:

    Remisi untuk Koruptor Tak Lagi Pakai Syarat Jadi Justice Collaborator


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Ahok dalam Empat Nama Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

    Nama Ahok sempat disebut dalam empat nama kandidat kepala otorita Ibu Kota baru. Siapa tiga nama lain yang jadi calon pengelola IKN Nusantara?