TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan pejabat di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk diperiksa di kasus korupsi yang menjerat Bupati Dodi Reza Alex Noerdin.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Satuan Brimob Daerah Sumatera Selatan. “Tim penyidik mengagendakan pemanggilan sakasi-saksi tersebut,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 27 Oktober 2021.
Ali mengatakan delapan saksi tersebut adalah Lupi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Suhari, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Ade Irawan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Rudianto, Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin; dan Deni Sapatra, Staff Bagian Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, penyidik juga memanggil Apriansyah, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Adijayanegara Sediyatma, Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; dan Suandi Effendi, Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Ali mengatakan para saksi diperiksa untuk tersangka, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori. Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan kepada para saksi tersebut.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang menjadi tersangka. Selain Dodi Reza Alex, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka. Dodi diduga menerima janji Rp 2,6 miliar sebagai imbalan jika perusahaan milik Suhandy menang tender empat proyek di Pemkab Musi Banyuasin.
Baca juga: KPK Sita Uang dan Dokumen dalam Penggeledahan di Kasus Dodi Reza Alex
