Top Nasional: KPK OTT Bupati Musi Banyuasin dan Reformasi BUMN 2 Tahun Lagi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021. Dodi Reza Alex Noerdin  terjerat kasus terkait tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di wilayahnya. TEMPO/Daniel Christian D.E

    Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Oktober 2021. Dodi Reza Alex Noerdin terjerat kasus terkait tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di wilayahnya. TEMPO/Daniel Christian D.E

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita paling banyak menjadi perhatian yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, salah satunya Dodi Reza Alex Bupati Musi Banyuasin periode 2017- 2022. Kemudian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya memiliki waktu dua tahun untuk reformasi. Berikut ringkasannya:

    1. KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin dan 3 Orang Jadi Tersangka

    Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

    "KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Keempat tersangka itu adalah Dodi Reza Alex Bupati Musi Banyuasin periode 2017- 2022, HM Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan SUH dari pihak Swasta selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara.

    Alex mengatakan tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU.

    Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU.

    "Setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU," kata Alex

    EU kemudian menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Musi Banyuasin dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta dengan dibungkus kantung
    plastik.

    "Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan bupati) Rp 1,5 miliar," kata dia.

    Alex mengatakan DRA telah mengarahkan agar proyek Dinas PUPR direkayasa dalam pelaksanaan lelangnya. Ia juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba, yaitu 10 persen untuk DRA, 3-5 persen untuk HM dan 2-3 persen untuk EU serta pihak terkait lainnya.

    Adapun 4 proyek yang dimenangkan SUH oleh DRA, adalah proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar, proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar, proyek Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar, proyek Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

    "Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," kata Alex.

    2. Jokowi: Hanya Ada Waktu 2 Tahun Untuk Reformasi BUMN

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya memiliki waktu dua tahun untuk reformasi.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Kamis, 14 Oktober 2021. Dalam acara itu, hadir Menteri BUMN Erick Thohir.

    "Kita ini balapan. Kita hanya punya waktu dua tahun, bukan karena 2024, ndak. Memang kita hanya diberi waktu dua tahun, kalau mau negara ini mau melompat," ujar Jokowi seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Tranformasi bisnis dan adaptasi teknologi, ujar Jokowi, menjadi keharusan dalam reformasi BUMN ini. "Bagaimana menyiapkan SDM-nya, ekosistemnya, masuk ke adaptasi teknologinya, baru negara kita bisa melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu," ujar dia.

    Jokowi menginginkan Badan Usaha Milik Negara dapat bersaing di kancah internasional dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan global.

    "BUMN pangan misalnya, FAO sudah memprediksi akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita, tanah kita gede sekali, tapi yang merancang jangan-jangan kecil-kecilan. BUMN masak hanya buat kecil-kecilan. Udah kecil-kecil, enggak jadi lagi. Buat gede sekalian, cari partner," ujar Jokowi. "Tapi ingat, jangan orientasinya proyek".

    Menurut Jokowi, BUMN tidak bisa membangun sendirian karena memerlukan modal yang sangat besar dan teknologi yang canggih. "Sehingga dicari partner, tapi kita sendiri enggak pernah merespon sih. Saya udah bukain pintu, tapi enggak ada respon ya gimana. Saya sering malu, terus terang saja. Udah bukain pintu, bukain pintu, tapi enggak ada respon ke sana," tuturnya.

    Untuk BUMN Kesehatan misalnya, Jokowi mengaku sudah membuka pintu kerjasama dengan Bangladesh dan India. "Saya telepon sendiri Perdana Menteri Narendra Modi itu, tapi di sini enggak merespon gimana. Dia sampai udah nanya dua kali ke saya, sampai mengirim tim ke sini, enggak ada tindak lanjut. Ini ada apa?," tuturnya.

    Jokowi meminta BUMN bergerak cepat dan memiliki visi global. "Sehingga BUMN ini sebagai lokomotif bisa membawa usaha yang kecil-kecil dan menengah menjelajah masuk ke negara-negara lain," ujar dia.

    Baca: Gubernur Sumsel Tunjuk Beni Hernedi Jadi Plt Bupati Musi Banyuasin


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)