Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kopkamtib dan Operasi Penumpasan Simpatisan dan Anggota PKI Pasca G30S

Reporter

image-gnews
Gerakan 30 September atau G30S 1965 yang dipimpin Komandan Tjakrabirawa Letkol Untung ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Mayjen Soeharto. ARSIP NASIONAL RI
Gerakan 30 September atau G30S 1965 yang dipimpin Komandan Tjakrabirawa Letkol Untung ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Mayjen Soeharto. ARSIP NASIONAL RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Operasi penumpasan para simpatisan dan anggota PKI berlangusng massif setelah upaya G30S pada Jumat dini hari 1 Oktober 1965 gagal. Serangan balik terjadi pasca G30S.

Sejumlah ahli dan kalangan, menilai telah terjadi genosida di Indonesia setelah Gerakan 30 September tahun 1965 itu.

Seperti ditulis dalam Majalah Tempo edisi Pengakuan Algojo 1965 Oktober 2012, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Asvi Warman Adam mengungkapkan Soeharto yang kala itu masih menjabat Pangkostrad, membentuk Kopkamtib untuk menumpas para pengikut PKI.

Kopkamtib atau Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dibentuk dan dipimpinlangsung oleh Soeharto. Kopkamtib dibentuk selang sehari setelah 30 September 1965. "Lembaga itu dibentuk 2 Oktober 1965 untuk menumpas PKI," kata Asvi.

Menurut Asvi, Kopkamtib semakin mendapat pijakan hukum setelah Soekarno meneken surat keputusan selaku Presiden, Panglima Tertinggi dan Komando Operasi Tertinggi ABRI pada 1 November 1965 tentang pemulihan keamanan dan ketertiban pasca 30 September.   

Setelahnya, Soeharto mengeluarkan instruksi langsung untuk melacak dan menangkap para anggota dan simpatisan PKI. Di setiap daerah dibentuk tim pemeriksa daerah yang dipimpin panglima daerah.   

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Salim Said menuliskan pengalamannya mengikuti operasi penumpasan para anggota PKI di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Salim Said yang pada 1965 adalah seorang wartawan melihat bagaimana operasi itu dijalankan oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. 

Sebelum menyasar anggota PKI, operasi ini mencari para tentara yang ditengarai menjadi simpatisan PKI. Salim melihat bagaiman polisi militer memeriksa para tentara yang ditahan karena diduga simpatisan PKI. Banyak diantara tentara itu yang bertugas di intelijen, teritorial dan personalia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salim mengikuti operasi penumpasan simpatisan PKI yang dilakukan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo di sejumlah daerah yang menjadi basis PKI seperti Solo, Boyolali dan Purworejo.         

Sebuah buku lain juga menjelaskan bagaimana operasi penumpasan simpatisan dan anggota PKI berlangsung. Buku berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder atau 'Tentara dan Genosida di Indonesia: Tata Cara Pembunuhan Massal' ditulis Jess Melvin, sejarawan dari Sydney Southeast Asia Centre. Dalam buku ini ada keterangan kronologi kejadian mulai dari tanggal 1 sampai 6 Oktober 1965 yang masih berkaitan dengan G30S.

Dokumen ini menunjukan gambar lingkaran Peta Kematian. Sebuah lampiran intelijen: pendukung PKI yang tewas, tercatat lebih 2 ribu orang terbunuh dalam operasi di daerah-daerah.

Tercatat mulai dari waktu 1965 sampai 1980- an, Orba atau Orde Baru telah melakukan berbagai tindakan penahanan ribuan anggota, simpatisan PKI, bahkan beberapa masyarakat biasa dieksekusi di daerah pengasingan yakni dibawa ke Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah.

Tak berhenti, sikap diskriminasi langgeng dilakukan Pemerintahan Orde Baru salah satunya dengan membelikan label dan stigm pada para turunan eks anggota, simpatisan yang diduga terlibat PKI yang dicap sebagai dalang G30S, dengan memberikan kelompok golongan A, B dan C  yang masih dibagi lagi C1,C2, C2.

TIKA AYU

Baca juga: Elite TNI AD, Mengapa Soeharto Tak Masuk Daftar Jenderal yang Diculik G30S?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

1 hari lalu

Perintis pabrik textil Sritex, Lukminto. Tempo/Andry Prasetyo.
Kisah Raja Batik HM Lukminto Pendiri Sritex, dari Pasar Klewer Bikin Pabrik Tekstil

Kisah HM Lukminto merintis perusahaan tekstil Sritex cukup menarik. bagaimana ia membangun industri tekstil dimulai dari Pasar Klewer, Solo.


Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

4 hari lalu

BJ Habibie. TEMPO/Aditia Noviansyan
Mengenang BJ Habibie: Perjalanan Politik Presiden RI ke-3 dan Demokrasi Indonesia

BJ Habibie, dengan visinya dalam bidang teknologi dan kontribusinya dalam dunia politik, diingat sebagai salah satu tokoh dalam demokrasi Indonesia.


Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

6 hari lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Pernah Dijuluki 'Manajer Rp 1 Miliar', Inilah Kilas Balik Perjalanan Karier Mendiang Tanri Abeng

Pada akhir 1996, Tanri Abeng dijuluki sebagai Manajer Rp 1 Miliar karena mendapat bayaran sebesar itu saat memimpin perusahaan milik Aburizal Bakrie.


Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

6 hari lalu

Tanri Abeng di kediamanya, Simprug Golf 12/A3, Jakarta Selatan, 2014. dok. Dasril Roszandi
Mantan Menteri BUMN Tanri Abeng Meninggal Dunia, Menjabat di Era Soeharto dan Habibie

Tanri Abeng pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

8 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

8 hari lalu

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo
Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

Hari ini, tepat 30 tahun silam, Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik dibredel pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Ini kilas baliknya.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

19 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

19 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
Empat Presiden Indonesia Kelahiran Juni: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi

Tak hanya bulan lahirnya Pancasila, Juni juga menjadi hari kelahiran empat Presiden Indonesia: Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Jokowi.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

19 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

19 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) dalam Rapat Pleno Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dipantau secara daring melalui YouTube Baleg DPR RI di Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.
PPP Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR, Singgung Otoritarianisme Orde Baru

PPP menolak gagasan amandemen UUD 1945 yang memuat soal pemilihan presiden oleh MPR.