TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah tuduhan pimpinannya berupaya menghalangi perekrutan 57 eks pegawai ke Polri. KPK menyatakan tuduah itu tidak benar dan tidak berdasar.
“Ujaran tak bertanggung jawab ini memutar 180 derajat fakta yang sebenarnya bahwa KPK sebelumnya mengupayakan agar para pegawai dimaksud bisa diangkat menjadi ASN melalui proses diklat,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Sabtu, 2 Oktober 2021.
Ali mengatakan KPK bahkan berupaya membantu pegawai untuk disalurkan ke BUMN. Dia menyayangkan niat baik lembaga itu justru diputarbalikan. “KPK berharap tidak ada lagi pihak yang sengaja ingin merusak persatuan kita dalam berbangsa dan bernegara demi kepentingan tertentu,” kata dia.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengaku mendengar kabar pimpinan KPK kalang kabut dengan rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 57 pegawai yang dipecat. Dia menduga pimpinan berupaya menjegal rencana itu.
“Saya dengar-dengar pimpinan KPK kalang kabut dan berupaya menjegal untuk Polri menerima tim 57 ini,” kata Feri dalam diskusi daring yang digelar mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Sabtu, 2 Oktober 2021.
Feri tak menjelaskan lebih detail soal upaya tersebut. Dia mengatakan tawaran dari Kapolri itu menarik. Terlebih bila 57 mantan pegawai ditempatkan dalam tim khusus di bawah Kapolri. “Bagi saya ini harapan penting,” kata dia.
Salah satu mantan pegawai KPK, Hotman Tambunan merasakan banyak yang bergerilya menghalangi pengangkatan 57 pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara. Dia mengatakan upaya itu sudah terjadi sejak awal tes wawasan kebangsaan di Badan Kepegawaian Negara. Hotman merasakan upaya itu juga ada saat mantan pegawai melakukan sejumlah upaya hukum melawan hasil TWK.
“Kalau kami sih merasakan sejak tes awal di BKN bulan Maret dan langkah-langkah hukum yang kami lakukan selalu banyak yang bergerilya,” kata dia lewat pesan teks, Sabtu, 2 Oktober 2021. Menurut Hotman, tanpa adanya upaya intervensi itu maka hasil tes wawasan kebangsaan akan berbeda. “Tanpa gerilya dari pihak tertentu, enggak mungkin ada tes dan hasil tes sekonyol itu bukan?” kata dia.
Baca juga: Pukat UGM Sebut KPK Tak akan Segarang Dulu
