Pemerintah Bahas Vaksin Covid-19 Booster, Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada warga Suku Baduy Luar di Ciboleger, Lebak, Banten, Senin, 27 September 2021. Vaksinasi Covid-19 ini diikuti sebanyak 34 warga Suku Baduy Luar. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada warga Suku Baduy Luar di Ciboleger, Lebak, Banten, Senin, 27 September 2021. Vaksinasi Covid-19 ini diikuti sebanyak 34 warga Suku Baduy Luar. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mulai membahas skema pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum. Menurut Airlangga, skema ini dibahas sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19.

    "Bapak Presiden memberikan arahan untuk vaksinasi booster diharapkan diselesaikan dalam minggu depan," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin, 27 September 2021.

    Ketua Umum Golkar ini mengatakan penyelenggaraan booster akan menggunakan beberapa skema. Pertama, secara gratis. Vaksin Covid-19 booster gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    Dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini ada kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya 97,1 juta dosis," kata Airlangga.

    Lalu, kebutuhan untuk anak berusia 12 tahun sebanyak 9,9 juta dosis. Vaksin diberikan untuk 4,4 juta orang.

    Kemudian, terdapat 27,2 juta orang yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Totalnya 137,2 juta dosis," ujar Menko Airlangga.

    Sementara, masyarakat yang tak masuk dalam kelompok PBI, anak berusia 12 tahun, dan tak ditanggung APBD akan masuk skema vaksin Covid-19 berbayar. Airlangga Hartarto memperkirakan jumlahnya sebanyak 93,7 juta jiwa. "Dari segi harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali," ujarnya.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.