TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mulai membahas skema pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster untuk masyarakat umum. Menurut Airlangga, skema ini dibahas sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19.
"Bapak Presiden memberikan arahan untuk vaksinasi booster diharapkan diselesaikan dalam minggu depan," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin, 27 September 2021.
Ketua Umum Golkar ini mengatakan penyelenggaraan booster akan menggunakan beberapa skema. Pertama, secara gratis. Vaksin Covid-19 booster gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini ada kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya 97,1 juta dosis," kata Airlangga.
Lalu, kebutuhan untuk anak berusia 12 tahun sebanyak 9,9 juta dosis. Vaksin diberikan untuk 4,4 juta orang.
Kemudian, terdapat 27,2 juta orang yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Totalnya 137,2 juta dosis," ujar Menko Airlangga.
Sementara, masyarakat yang tak masuk dalam kelompok PBI, anak berusia 12 tahun, dan tak ditanggung APBD akan masuk skema vaksin Covid-19 berbayar. Airlangga Hartarto memperkirakan jumlahnya sebanyak 93,7 juta jiwa. "Dari segi harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali," ujarnya.
Baca juga: Uji Klinis Beragam Vaksin Covid-19 untuk Anak Kecil, Ada yang Blood Clotting
DEWI NURITA