Klaim Sekolah Tatap Muka Aman, Luhut: Sudah Bangun Sistem yang Paten

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selama pandemi, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/aww.

    Selama pandemi, Luhut Binsar Pandjaitan juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/aww.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta sekolah di level PPKM 1-3 segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Luhut menyebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan sistem penanganan dan strategi surveilans yang baik untuk mengantisipasi penularan Covid-19 saat sekolah tatap muka.

    "Khusus masalah pendidikan, kami pemerintah tidak melihat ada masalah yang tidak bisa dikendalikan. Sistem yang dibangun Kemendikbud dan Kemenkes sudah paten," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 27 September 2021.

    Ia menyebut potensi learning loss atau hilangnya kemampuan akademik pengetahuan atau keterampilan peserta didik lebih berbahaya jika terlalu lama tidak sekolah tatap muka.

    "Bahwa ada tantangan sekolah tatap muka, ya, tapi kita lebih takut dan ngeri lagi kalau generasi akan datang tidak berpendidikan dan jadi bodoh. Itu perlu dihitung, ada risiko, tapi lebih besar risiko kalau sekolah tidak jalan. Itu merusak generasi yang akan datang," tuturnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan ada sejumlah strategi surveilans atau deteksi Covid-19 yang disiapkan.

    Pertama, pemerintah akan melakukan pelacakan dan testing dengan metode active case finding atau menjemput bola. Caranya, pemerintah akan mengidentifikasi jumlah sekolah di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan PTM. Selanjutnya, Kemenkes akan melakukan random sampling dengan mengambil sampel 10 persen dari total sekolah yang melaksanakan PTM.

    Dari 10 persen tersebut akan dibagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Kecamatan yang sekolahnya lebih banyak, otomatis sampel yang diambil akan lebih banyak. "Terus, kami ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu, semuanya di swab PCR dengan metode full testing. Jadi kami ambil beberapa tesnya sekali jalan," ujar Budi Gunadi.

    Semua biaya swab PCR ditanggung pemerintah. Dari perhitungan Kemenkes, untuk kebutuhan testing lebih dari 520 ribu sekolah sudah disiapkan biaya test PCR per bulan sebesar Rp 515,5 miliar. "Kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta sampel per bulan atau sekitar 30 ribu per hari," ujarnya.

    Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari hasil testing tersebut, jika positivity rate sekolah tersebut di bawah 1 persen, maka akan dilakukan pelacakan kontak erat, sementara PTM tetap berjalan.

    Jika, positivity rate sekolah 1-5 persen, juga serupa, PTM tetap berjalan. "Kalau di atas 5 persen, nah kami tutup seluruh sekolah, karena ada kemungkinan menyebar. Sekolahnya kami ubah dulu menjadi online selama 14 hari sambil lakukan evaluasi. Setelah bersih, boleh sekolah lagi," ujar Menkes Budi Gunadi ihwal sekolah tatap muka.

    Baca juga: Begini Disdik Depok Gelar Simulasi Belajar Tatap Muka Terbatas di SD dan SMP

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.