TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mewacanakan perwira tinggi TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah pada tahun depan. Alasan pengisian jabatan tersebut karena ada sejumlah kepala daerah yang akan habis masa kepemimpinannya pada 2022 dan 2023.
Adapun pemilihan kepala daerah selanjutnya baru akan digelar pada Pemilu 2024. Rencana ini bukanlah hal baru. Pada Pilkada sebelumnya, pemerintah menunjuk sejumlah pati TNI dan Polri untuk menjadi penjabat gubernur. Berikut daftarnya:
1. Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan
Pada 2018, Iriawan yang menjabat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri dengan pangkat komisaris jenderal dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat. Pelantikan di Gedung Merdeka Bandung itu dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Joko Widodo. Iriawan menjabat sejak 18 Juni hingga 5 September 2018. Saat ini, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut telah pensiun pada 2020.
2. Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu
Ketika menjabat sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Carlo ditugaskan sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Mantan Kapolda Sulawesi Utara itu menjabat sebagai penjabat Gubernur Sulbar sejak 30 Desember 2016 hingga 12 Mei 2017.
3. Mayor Jenderal Soedarmo
Soedarmo resmi menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh pada 27 Oktober 2016. Ia menggantikan gubernur definitif Aceh saat itu, Zaini Abdullah, yang mengikuti Pilkada 2017.
Soedarmo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan jabatan terakhir sebagai staf ahli bidang ideologi dan politik Badan Intelijen Negara (BIN). Pada 2016, lulusan Akabri 1983 itu mengakhiri kariernya di BIN dan TNI, lalu mendapat kepercayaan mengisi jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Selain plt. Gubernur Aceh, Soedarmo juga pernah ditugaskan menjadi menjadi penjabat gubernur Papua dan dilantik pada 10 April 2018.
4. Mayor Jenderal Tanribali Lamo
Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo pernah ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Kala itu, ia masih menjadi Asisten Personalia Kepala Staf TNI AD.
Karena masih menduduki jabatan struktural di lingkungan TNI, Panglima TNI menugaskan Tanribali sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri. Jabatan itu setara dengan eselon I. Keputusan Panglima itu dibuat sehari menjelang Tanribali dilantik Mendagri sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, 19 Januari 2008.
"Jadi yang bersangkutan sudah bukan lagi TNI aktif walau belum pensiun," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada pers kala itu.
Setelah menjadi penjabat gubernur, Tanribali kemudian ditunjuk menjadi Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri pada 2009-2015.
FRISKI RIANA
Baca: Perludem Ingatkan Pemerintah Tak Tunjuk TNI-Polisi Jadi Penjabat Gubernur
