Perludem Ingatkan Pemerintah Tak Tunjuk TNI-Polisi Jadi Penjabat Gubernur

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah agar tak mengangkat anggota TNI atau polisi aktif sebagai penjabat gubernur.

"Ketentuan soal dibutuhkan adanya penjabat ini kan sudah bisa diprediksi sebelumnya, jadi seharusnya sudah dipersiapkan penjabat madya tersebut, sehingga  tidak diisi oleh TNI atau Polri. Kekhawatirannya adalah soal netralitas, apalagi nanti akan menjabat sampai 2024," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 26 September 2021.

Tahun depan, setidaknya ada tujuh kursi gubernur yang kosong karena sudah habis masa jabatannya. Posisi ini akan diisi oleh penjabat gubernur hingga Pilkada 2024. Kemudian, pada 2023 akan ada 13 kursi lagi yang kosong.

Pemerintah pernah beberapa kali menunjuk perwira TNI - Polisi sebagai penjabat kepala daerah. Misalnya, saat menunjuk Mayjen TNI Soedarmo sebagai Penjabat Gubernur Aceh dan Inspektur Jenderal Carlo Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian, pemerintah pernah mengangkat KomjenMochamad Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.

Khoirunnisa berharap preseden buruk tersebut tidak berulang. "Ini sangat disayangkan. Kalau memang stok pejabat madya di Kementerian Dalam Negeri sudah habis, sebetulnya kan bisa mencari pejabat madya di Kementerian lain seperti Kemenpan-RB, Polhukam atau Kumham," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, pemerintah dalam menunjuk penjabat kepala daerah mengikuti
aturan yang tertera dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016. "Penjabat Gubernur berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat eselon 1," ujar Benni saat dihubungi terpisah.

Ia tak menampik bahwa anggota TNI/Polri yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat, bisa saja menjadi penjabat Gubernur. Namun, kata Benni, ihwal penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan jabatan menjelang Pilkada 2024 belum dibahas sampai saat ini. "Terkait hal itu, untuk Pilkada 2024, hingga saat ini belum ada pembahasan di Kemendagri," ujarnya.