Tito Karnavian Tunjuk 4 Pejabat Pengganti Gubernur yang Maju Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menunjuk empat pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur di empat provinsi pada Jumat, 25 September 2020.

    Empat provinsi itu adalah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana gubernur dan wakilnya kembali maju dalam pemilihan. "Sesuai dengan aturan, pejabat-pejabat yang ikut berkontestasi lagi, otomatis perlu digantikan karena harus melaksanakan cuti kampanye untuk menjaga netralitas maka digantikan penjabat sementara,” kata Tito saat penyerahan surat keputusan penunjukan PJs di Kantor Kemendagri, Jumat, 25 September 2020.

    Mereka yang ditunjuk sebagai Pjs adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjadi Pjs Gubernur Kepulauan Riau. Lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara.

    Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud ditunjuk sebagai Pjs Gubernur Jambi. Selanjutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

    Dalam Pilkada 2020 ada pemilihan gubernur di sembilan provinsi. Namun, hanya empat gubernur yang harus digantikan dengan status Pjs. Sebab, gubernur Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat saat ini sudah dua periode menjabat sehingga tidak mencalonkan kembali.

    “Kemudian ada tiga gubernur, yaitu Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan tetap running (ikut Pilkada) tapi wakilnya tidak. Sehingga otomatis wakilnya yang jadi penjabat sementara," ujar Tito.

    Selain 4 pejabat sementara gubernur, ada 133 Pjs bupati/wali kota yang ditunjuk oleh Tito untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara kepala daerah definitif cuti untuk kampanye Pilkada 2020.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.