Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapal Perang Cina Masuk Perairan Laut Natuna Utara, Bukan Laut Cina Selatan Lagi

Reporter

image-gnews
Kapal perang Angkatan Laut Cina jenis destroyer peluru kendali Kunming (172). Kapal tipe 052D destroyer kelas Luyang III ini disebut oleh nelayan telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada Senin, 13 September 2021. Shipshub.com
Kapal perang Angkatan Laut Cina jenis destroyer peluru kendali Kunming (172). Kapal tipe 052D destroyer kelas Luyang III ini disebut oleh nelayan telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada Senin, 13 September 2021. Shipshub.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah nelayan yang sedang melaut di Laut Natuna Utara mengaku berpapasan dengan kapal perang asal Cina di lokasi tersebut pada Senin, 13 September 2021. Keberadaan sejumlah kapal perang itu terekam dalam video yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Aliansi Nelayan Natuna, Hendri.

Hendri mengatakan kedatangan kapal itu membuat nelayan khawatir. Terlebih dengan adanya eskalasi di kawasan perairan tersebut. “Kami cukup khawatir kalau terjadi apa-apa, kami mencari ikan hampir setiap hari di sana,” kata dia.

Fadilla Octaviani, Direktur Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia. Patroli keamanan laut tersebut perlu diikuti penegakan hukum, baik terhadap kapal penangkap ikan Vietnam maupun kapal riset berbendera Tiongkok.

Tidak hanya kapal perang yang masuk ke daerah Laut Natuna Utara, Cina juga pernah memprotes pergantian nama laut tersebut. Sebelum bernama Laut Natuna Utara, perairan tersebut lebih dikenal dengan Laut Cina Selatan.

Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara mendapat reaksi keras dari Cina. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu, Susi Pudjiastuti menganggap penggantian nama itu biasa saja bahkan merupakan hak Indonesia. "Loh itu kan laut yang masuk wilayah perairan kita. Ya itu bukan Laut Cina Selatan, tapi Laut Natuna Utara," ujar Susi Pudjiastuti, 18 Juli 2017 lalu.

Menurut Susi, seluruh pihak menganggap bahwa natuna adalah salah satu titik penting kedaulatan Indonesia di laut. "Kemenangan kita di Laut Natuna adalah penentu dari spirit kebangsaan, spirit persatuan, dan spirit pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Itu titik utama. Pulau terluar adalah bagian paling penting dari Indonesia," ujar Susi dengan nada yang tegas.

Susi mengatakan, sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain adalah laut. Dan itu, kata Susi, sangat luas. "Jadi kita tidak mungkin memagari laut. Ratusan KRI, ratusan Polair punya speed boat, dijajarin tidak bisa memagari laut," ujar Susi.

Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia sangat menolak klaim sepihak dari China yang mengacu pada Sembilan garis putus-putus. Bahkan Menteri Luar Negeri, Retno Sumardi mengatakan bahwa China mengklaim laut tersebut tanpa berlandaskan UNCLOS (United Nation Convetion for The Law of The Sea).

"Kami tidak mengakui Nine Dash-Line karena itu line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok (Cina), yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata dia.

Kasus klaim Laut Natuna Utara tidak bisa lepas dari berbagai manuver yang dilakukan Cina dengan memasuki wilayah tersebut melalui Coast Guard miliknya.

Selain konflik yang panjang, pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini juga bertujuan untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia dan memperjelas hukum dan batas laut Indonesia. Namun, pergantian nama tersebut belum disahkan oleh International Hydrographic Organization (IHO).

Laut Natuna Utara ini menjadi primadona bagi illegal fishing atau pencurian ikan, oleh sebab itu ketika di zaman Susi Pudjiastuti ada istilah ‘Tenggelamkan!’ hal ini dilatarbelakangi banyaknya kapal ikan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.

GERIN RIO PRANATA 

Baca: Perubahan Nama Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Sudah 3 Tahun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

1 hari lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

Top 3 dunia, Donald Trump yang sangat percaya diri bisa memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat sampai menyampaikan kalimat sesumbar.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

2 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Pembangunan di Laut Cina Selatan Merusak Ekosistem dan Terumbu Karang

2 hari lalu

 acara press briefing bertajuk 'Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea' yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Jumat 15 Maret 2024, di Jakarta. Sumber: dokumen IOJI
Pembangunan di Laut Cina Selatan Merusak Ekosistem dan Terumbu Karang

Banyak pembahasan soal keamanan atau ancaman keamanan di Laut Cina Selatan, namun sedikit yang perhatian pada lingkungan laut


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

6 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

11 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

12 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

12 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Ferdinand Marcos Jr Sebut Filipina Tak akan Serahkan Yurisdiksi Maritim di Laut Cina Selatan

14 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Aaron Favila/POOL via REUTERS
Ferdinand Marcos Jr Sebut Filipina Tak akan Serahkan Yurisdiksi Maritim di Laut Cina Selatan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyayangkan Cina terus melanggar kedaulatan dan yurisdiksi negaranya di Laut Cina Selatan.


Australia Sebut ASEAN Hadapi Destabilisasi di Kawasan

15 hari lalu

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berpidato pada Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York City, AS, 22 September 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
Australia Sebut ASEAN Hadapi Destabilisasi di Kawasan

Australia mengumumkan kucuran dana baru untuk upaya maritim ASEAN, sekaligus mengatakan kawasan tersebut sedang menghadapi tindakan-tindakan tidak aman.


Presiden Filipina Waswas Angkatan Laut Cina Ada di Laut Cina Selatan

20 hari lalu

Bendera Filipina berkibar dari BRP Sierra Madre, sebuah kapal Angkatan Laut Filipina yang kandas sejak 1999 dan menjadi detasemen militer Filipina di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly, di Laut Cina Selatan, 29 Maret 2014. REUTERS  /Erik De Castro
Presiden Filipina Waswas Angkatan Laut Cina Ada di Laut Cina Selatan

Presiden Filipina memastikan meski Angkatan Laut Cina berada di Laut Cina Selatan, hal itu tidak akan membuatnya gentar.