TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah nelayan mengaku berpapasan dengan kapal perang asal Cina di Laut Natuna Utara pada Senin, 13 September 2021. Keberadaan sejumlah kapal perang itu terekam dalam video yang dikonfirmasi kebenarannya oleh Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri.
“Video itu direkam anggota kami saat sedang melaut jam 9 pagi,” kata Hendri saat dihubungi, Sabtu, 18 September 2021.
Hendri mengatakan ada enam kapal perang Cina yang terekam dalam video. Salah satu kapal yang dapat diidentifikasi adalah destroyer Kunming-172. Para nelayan merekam peristiwa itu dari koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bujur Timur yang masuk Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. “Anggota kami berada sekitar 1 mil dari kapal itu,” kata dia.
Hendri mengatakan kedatangan kapal itu membuat nelayan khawatir. Terlebih dengan adanya eskalasi di kawasan perairan tersebut. “Kami cukup khawatir kalau terjadi apa-apa, kami mencari ikan hampir setiap hari di sana,” kata dia.
Setelah kejadian itu, Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda Arsyad Abdullah melakukan kunjungan komando ke Laut Natuna pada Kamis, 16 September 2021. Dalam kunjungannya, dia mengatakan TNI Angkatan Laut memiliki 5 kapal untuk menjaga kawasan Laut Natuna secara bergantian.
“Sikap TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, kata Arsyad dalam siaran pers yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Muda Julius Widjojono, Sabtu, 18 September 2021.
Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan situasi di Laut Natuna Utara aman. Dikutip dari siaran pers Bakamla Sabtu, 18 September 2021, dia meminta nelayan tidak khawatir dan bisa beraktifitas seperti biasa.
Indonesia Ocean Justice Initiative menyatakan selama Agustus 2021, Indonesia menghadapi dua jenis ancaman serius terhadap keamanan laut. Dua ancaman itu adalah penangkapan ikan ilegal dan penelitian ilmiah kelautan ilegal. Penangkapan ikan ilegal banyak dilakukan oleh kapal berbendera Vietnam. Sementara, penelitian tanpa izin pernah dilakukan oleh kapal survei milik pemerintah Cina.
“Kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara, yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 711,” kata Direktur IOJI, Fadilla Octaviani lewat keterangan tertulis, Sabtu, 18 September 2021.
IOJI, kata dia, merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan TNI AL melakukan patroli keamanan laut di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim ZEE Indonesia. Patroli keamanan laut tersebut perlu diikuti penegakan hukum, baik terhadap kapal penangkap ikan Vietnam maupun kapal riset berbendera Tiongkok.
Baca: Kapal Asing Keluar Masuk Laut Natuna, Bakamla Sodorkan Konsep Nelayan Nasional
