TEMPO.CO, Jakarta - Kantor darurat pemberantasan korupsi yang terletak di depan Gedung Anti-Corruption Learning Centre, Kuningan, Jakarta Selatan mulai beroperasi pada Jumat, 17 September 2021. Kantor darurat yang berlokasi di Gedung KPK ini dibikin oleh koalisi masyarakat sipil untuk memprotes pemecatan pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK.
Salah satu aktivitasnya adalah menggalang dukungan dari masyarakat agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun tangan menuntaskan persoalan TWK ini. Sejumlah warga yang melintas mulai dari tukang ojek daring hingga ondel-ondel keliling ikut mengirimkan surat lewat kepada Presiden.
“Pas rakyat punya kesempatan ngomong langsung ke atasan, itu istimewa,” kata pengemudi ojek daring yang tak menyebutkan namanya di lokasi, Jumat, 17 September 2021.
Dia mengatakan baru saja mengantar paket dan melewati kantor itu. Melihat keramaian, dia mampir dan tertarik untuk mengirimkan surat langsung ke Jokowi perihal masalah pemecatan pegawai ke Presiden Jokowi.
Adapula rombongan pengamen ondel-ondel yang melintasi kawasan itu. Mereka awalnya hanya mengamen di orang yang berkerumun di sekitar kantor darurat. Setelah dijelaskan tentang tujuan aksi itu, salah satu orang di antaranya bersemangat membuat surat. “Kalau surat untuk Presiden saya setuju, merdeka!” kata pria tersebut.
Sejumlah pegiat antikorupsi menghadiri aksi ini dan menyuarakan tuntutannya agar Presiden Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai komisi antirasuah. Mantan Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan tanggal pemecatan yaitu 30 September mengingatkannya pada peristiwa berdarah yang terjadi pada 1965. Setelah kejadian itu, jutaan orang terbunuh dan lebih banyak lagi yang dilabeli anti NKRI.
Dia mengatakan label anti NKRI itu seolah ingin disematkan kepada pegawai KPK yang dipecat melalui tes wawasan kebangsaan. Para pegawai, kata dia, diberi label taliban dan radikal. Padahal, Alghiffari tahu betul siapa para pegawai tersebut. “Saya tahu betul kawan-kawan inilah yang benar-benar mencintai NKRI, karena mereka antikorupsi,” ujarnya.
Masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja KPK belakangan ini. Kekecewaan itu memuncak dengan penyingkiran 57 pegawai lewat TWK. Di kantor itu, masyarakat dapat menitipkan surat yang nantinya akan dikirimkan ke Presiden Jokowi. Kantor darurat buka setiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB.
Baca juga: Alasan Jokowi Perlu Melantik Penyidik KPK Tak Lolos TWK
