TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan hanya memanggil kadernya, Krisdayanti, untuk berdiskusi. Mereka mengaku tak menyalahkan polemik yang muncul setelah ucapan Krisdayanti ihwal gaji dan tunjangan anggota DPR.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Utut Adianto, menyebut Krisdayanti seorang yang sangat tulus. Politikus berlatar belakang penyanyi kondang itu, kata Utut, langsung meminta maaf karena ucapannya merepotkan banyak pihak.
"Mbak KD kan orang yang sangat sincere, tulus. Ketika diundang saja sudah minta maaf merepotkan banyak pihak. Kami tidak dalam posisi menyalahkan," kata Utut kepada wartawan, Kamis, 16 September 2021.
Krisdayanti menemui Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto pada hari ini. Dimulai pukul 11.11 WIB, pertemuan itu berlangsung selama sekitar satu jam.
Menurut Utut, ia dan Bambang Wuryanto hanya mengajak Krisdayanti berdiskusi. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengakui apa yang disampaikan Krisdayanti ihwal gaji dan tunjangan anggota Dewan itu benar.
Namun, ia mengingatkan, sebagai politikus, Krisdayanti mestinya tak menyampaikan pernyataan yang bisa memicu kegaduhan. "Dari sisi saya, semuanya benar. Dari sisi politisi dia harus menekan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan," kata Utut.
Utut menegaskan undangan terhadap Krisdayanti itu bukan bentuk teguran. Ia bahkan mengaku berpesan agar Krisdayanti tetap kritis dan menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan sebaik mungkin. "Jangan mengubah karakter. Bukan teguran, hanya diskusi. Dia perlu memperbaiki komunikasi ke publik untuk mencegah mispersepsi," ujar Utut.
Sebelumnya, Krisdayanti blak-blakan bicara soal besaran gaji anggota DPR. Lewat kanal Youtube Akbar Faisal, politikus berlatar penyanyi kondang ini mengaku menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta.
Ia juga mengaku menerima tunjangan sebesar Rp 59 juta yang diterima lima hari setelah mendapat gaji pokok. Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun.
Ada pula dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta. Belakangan, dia mengklarifikasi bahwa dana reses ini bukan termasuk pendapatan pribadi anggota DPR. "Dana reses untuk kegiatan reses guna menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing," ujar Krisdayanti, Kamis, 16 September 2021.
Baca juga: Formappi Sebut Gaji Anggota DPR Besar, Tapi Kinerja Selalu Ambruk
