Begini Respons Pegawai KPK yang Kena Pecat per 30 September

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (tengah) didampingi Penyidik senior KPK Novel Baswedan (kanan) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan memecat 57 pegawai yang tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK). Mereka dipecat secara hormat per 30 September 2021.

    Salah satu pegawai yang dipecat ialah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia menyadari bila upayanya memberantas korupsi akan berjalan dengan berat.

    Tak hanya berat, Novel menuturkan ada banyak risiko dan musuh yang dihadapi. Salah satu risikonya ialah disingkirkan dari lembaga tempat dia mengabdi. “Kami sadar dengan segala risikonya dan kami akan berbuat sebaik-baiknya,” kata dia di depan Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

    Novel mengucapkan itu setelah pimpinan KPK mengumumkan memecat 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan per 30 September 2021. Ihwal putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, ia menilai dua putusan dari lembaga tersebut tidak membenarkan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan TWK.

    Novel Baswedan pun ingin terus melawan. Tetapi, dia sadar usahanya itu belum tentu berhasil. Dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak apabila pemerintah memilih membiarkan penyingkiran pegawai KPK.

    “Setidaknya sejarah mencatat kami berbuat baik,” tutur Novel. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata kami yang diberantas.”

    Selain memecat, KPK juga menawari para pegawai yang dipecat untuk bekerja di institusi lain, seperti di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

    Direktur Sosialisasi dan Kampenye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan pegawai tidak pernah meminta disalurkan ke instansi lain. Pria yang masuk dalam daftar pemecatan pegawai KPK ini mengatakan justru pimpinan yang proaktif menawarkan program itu.

    Menurut dia, tawaran itu diberikan di saat yang tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pimpinan KPK berfokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. “Tawaran ke BUMN adalah peluang bagus untuk membangun antikorupsi di korporasi, namun harus dilakukan di waktu, proses yang tepat,” kata Giri.

    Baca juga: Pegawai KPK Sebut Pemecatan 30 September Sebagai G30STWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.